Jelajah Hukum Penanganan Laporan dugaan pengrusakan di atas tanah 23 SHM Warga Way Kanan

Penegakan hukum tidak selamanya memberikan kebahagian bagi para pihak saat sudah ditangani oleh penegak hukum. Ada berbagai kendala yang dihadapi dalam penanganan yang berkaitan dengan perkara yang melibatkan warga melawan pihak yang memiliki status sosial yang tinggi di strata sosial masyarakat. Terkadang ada kesan bahwa semakin tinggi status sesorang, semakin susah menjangkaunya secara hukum meskipun secara nyata diduga merugikan masyarakat. Pada kesempatan ini, penulis hendak memberi semangat dan motivasi berbagai pihak (penegak hukum, pelapor dan masyarakat) dalam proses penyelesaian Laporan 22 Warga Way Kanan di Kepolisian Resor Way Kanan, Provinsi Lampung, berdasarkan Laporan Polisi LP/B – 580/VIII/2019/Polda Lampung SPKT Res Way Kanan, tertanggal 20 Agustus 2019.

Pada dasarnya, benda baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berguna dan menunjang bagi setiap subjek hukum (Pendukung Hak dan Kewajiban) yakni Manusia (Natuurlijk Persoon) dan Badan Hukum (Recht Persoon) dikenal dengan Objek Hukum. Terhadap objek ini tentunya ada beberapa sifat yang dimiliki oleh suatu objek hukum diantaranya adalah hak milik, hak sewa, hak gadai dan lain sebagainya.

Dalam kesempatan ini, penulis akan membahas tentang dugaan pengrusakan tanam tumbuh di atas tanah hak milik 22 Warga di Way Kanan yang saat ini sedang disengketakan di Kepolisian Resor Way Kanan, yang menurut beberapa pihak proses penyelidikannya sudah terlalu menelan waktu yang cukup Panjang (lama) yakni lebih kurang 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan belum ada kesimpulan, apakah laporan warga tersebut tidak ditemukan tindak pidananya atau harus dilanjutkan ke tingkat atau tahap berikutnya yakni tahap penyidikan dengan alasan telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup yang dapat menjerat pelaku dugaan tindak pidana pengrusakan tersebut.

Berkaitan dengan hak milik, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penyidik diantaranya sifat hak milik itu sendiri, yakni hak mutlak yang dapat dipertahankan oleh dan dari siapapun, sehingga dalam penggungkapannya harus dilakukan secara komprehensif, karena menyangkut antara hak milik yang sifatnya privat (tanah) dan perbuatan atau perlakuan atas tanam tumbuh yang dirawat dengan pengabdian yang sifatnya Publik (pengrusakan).Seperti diketahui bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa Pasal yang mengatur tentang pengrusakan diantarannya yakni Pasal 406 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (halaman 279) terkait Pasal 406 KUHP menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum seseorang, maka perbuatan seseorang harus dibuktikan bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang dan bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak, serta bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Berdasarkan uraian R. Soesilo di atas, jelas bahwa perbuatan pelaku dapat dikenakan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, sehingga perkara yang dilaporkan oleh 22 (dua puluh dua) Warga Kabupaten Way Kanan seharusnya dengan mengacu pada ketentuan ini, maka sudah terang benderang perbuatan pelaku masuk rumusan melanggar ketentuan Undang-Undang, sehingga laporan tersebut harus segera ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Selain itu, Hal ini didukung fakta dan data pula bahwa diduga pengrusakan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan bukan kealpaan, maka berlakulah penyelesaian secara hukum pidana, hal ini diperkuat oleh S.R Sianturi yang menerangkan dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya (halaman 675) yang menyatakan bahwa apabila kehancuran dan kerusakan itu terjadi karena suatu kealpaan, maka penyelesaiannya adalah dibidang hukum perdata.Di dalam Hukum tanah, dikenal ada 2 (dua) asas yang satu sama lain bertentangan yaitu yang dikenal dengan asas pelekatan Vertikal (verticale accessie beginsel) dan asas pemisahan horizontal (horizontale scheiding beginsel).

Asas pelekatan vertikal yaitu asas yang mendasarkan pemilikan tanah dan segala benda yang melekat padanya sebagai suatu kesatuan yang tertancap menjadi satu. Berbeda dengan Asas pelekatan Vertikal, Asas pemisahan horizontal merupakan pemilikan atas tanah dan benda-benda yang berada di atas tanah itu adalah terpisah. Pemilikan atas tanah terlepas dari benda-benda yang ada di atas tanah, sehingga pemilik hak atas tanah dan pemilik atas bangunan yang berada di atasnya dapat berbeda (Koeswahyono, 2008).

Pada dasarnya Asas pemisahan horizontal hak-hak atas tanah yang merupakan sifat asli dari hak-hak yang ada di dalam hukum adat yang tetap dipertahankan, akan tetapi disesuaikan dengan kenyataan kebutuhan masyarakat masa kini. Dalam hal ini, hak atas tanah tidak meliputi kepemilikan atas tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya, karena bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas suatu bidang tanah adalah milik pihak yang membangun atau yang menanam, baik pihak itu pemegang hak atas tanahnya sendiri atau orang lain, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya, sehingga Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang ada di atasnya, kalau hal itu tidak secara tegas dinyatakan (Santoso, 2012).

Dari uraian di atas, ada 3 hal yang memperkuat bahwa telah terjadi perbuatan pelaku yang diduga telah merusak tanam tumbuh di atas suatu objek hukum (tanah) milik orang lain, maka jelas bahwa penyelesaian terhadap Laporan 22 Warga ini harus dilakukan secara atau melalui penegakan sistem hukum pidana, mengingat pertama, adanya ketentuan Pasal 406 Ayat 1 KUHP yang dilanggar dan kedua, bahwa diduga pengrusakan tersebut terjadi karena kesengajaan bukan kealpaan, serta ketiga ada ketentuan dalam hukum tanah yakni berlakunya Asas Horizontal dalam kepemilikan tanah di Indonesia.

Untuk menyatakan bahwa penanganan terhadap dugaan pengrusakan ini harus menggunakan hukum Pidana bukan Hukum Perdata, juga didukung terkait kepemilikan tanah. Tanah yang dimiliki oleh 22 (dua puluh dua) warga dengan jumlah sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) telah melalui proses pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pada dasarnya 22 (dua puluh dua) warga yang memiliki 23 (Dua Puluh Tiga) SHM telah mendaftarkan tanahnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum dari Negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) terkait Pendaftaran Tanah.

Di dalam Pasal 19 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah maka diadakan Pendaftaran Tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Pasal 19 Ayat (2) huruf (c) Pendaftaran tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Selain di dalam UUPA, di dalam Pasal 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997, Pendaftaran Tanah itu memiliki tujuan yakni untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 dijelaskan bahwa “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Terhadap 23 (Dua Puluh Tiga) SHM milik warga tersebut juga telah berlaku secara sah tanpa ada yang menggugat karena sejak tahun 2014 saat pertama kali terbitnya SHM tidak ada pihak yang berkeberatan dan melakukan gugatan pembatalan atas kepemilikan SHM warga, maka berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Berdasarkan rujukan penjelasan di atas, bahwa terbitnya 5 (lima) SHM milik Terlapor tahun 2018 dan beberapa Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah (SPORADIK), diduga bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997, karena diduga telah menguasai hak orang lain secara melawan hukum dan terbitnya SHM serta SPORADIK di atas tanah yang sudah bersertifikat adalah perbuatan pidana yakni diduga telah terjadi penyerobotan tanah dan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan serta tindak pidana Penggunaan Surat Palsu.

Oleh karena perbuatan pelaku bukan saja memenuhi rumusan perbuatan berdasarkan Pasal 406 Ayat 1 KUHP, diduga pengrusakan tersebut juga terjadi karena kesengajaan bukan kealpaan dan ada ketentuan dalam hukum tanah yakni berlakunya Asas Horizontal dalam kepemilikan tanah di Indonesia, serta kepemilikan SHM warga yang telah terbit sejak 2014 adalah menguatkan bahwa kepemilikan tanah warga melekat 2 asas sekaligus yakni asas pelekatan Vertikal (verticale accessie beginsel) dan asas pemisahan horizontal (horizontale scheiding beginsel).

Dalam kesimpulannya, bahwa tidak ada hal yang mengarahkan perbuatan pelaku pada tindakan yang melanggar hukum perdata (privat), namun kecenderungan utuh penegakan hukumnya harus dilakukan secara pidana mengingat hal-hal di atas. Berkaitan dengan kepemilikan SHM ganda (double) terhadap 23 (dua puluh tiga) SHM warga yang terbit tahun 2014 yang berlokasi di Negara Mulya dan 5 (lima) SHM milik Terlapor tahun 2018 diduga berlokasi di Negara Batin, penegak hukum tidak perlu menitikberatkan kesimpulan perkaranya harus melalui gugatan perdata terlebih dahulu, mengingat sudah ada yurisprudensi apabila terdapat SHM ganda yakni putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang dapat dijadikan dasar untuk memperkuat penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Way Kanan dalam meningkatkan status laporan warga dengan meningkatkan ke tahap penyidikan terhadap laporan warga tersebut yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5/Yur/2018, yang kaidah hukumnya menyatakan “Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu”.

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung No. 976K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2015, kaidah hukumnya menyatakan “Bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum”, dan yang terakhir adalah Putusan Mahkamah Agung No. 290K/Pdt/2016 tanggal 17 Mei 2016, kaidah hukumnya menyatakan “Bahwa jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu”.

Dengan demikian, hal yang menjadi dasar apabila penyidik akan meningkatkan laporan warga tersebut ke tahap penyidikan atas perbuatan pelaku, maka pertimbangannya adalah pertama, bahwa perbuatan pelaku telah masuk dalam rumusan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, kedua, diduga pengrusakan dilakukan bukan karena kealpaan dan ketiga, terdapat asas horizontal antara kepemilikan tanah dengan tanam tumbuh dan bangunan di atas tanah, serta keempat, Kepemilikan SHM warga telah diakui secara sah oleh hukum yang diperkuat berdasarkan sumber hukum yakni Yurisprudensi.

Meskipun dalam hukum memungkinkan untuk pelaku atau siapapun melayangkan gugatan sebagai upaya menangguhkan proses pidana pengrusakannya sebagaimana ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956, namun peraturan ini tidak berlaku untuk tindak pidana pengrusakan, mengingat terdapat asas horizontal dalam kepemilikan tanah dan meskipun ada gugatan hukum secara keperdataan, maka dapat dikesampingkan. Dengan kata lain proses pidananya harus tetap dilaksanakan, meskipun ada gugatan keperdataan dari pihak terlapor atau pelaku.

Penulis:

Gindha Ansori Wayka

Akademisi dan Praktisi Hukum,

Direktur Law Firm Gindha Ansori Wayka – Thamaroni Usman (GAW-TU)

dan Lembaga Bantuan Hukum Cinta Kasih (LBH-CIKA)

Comments 53

  1. Üvey Baba Sevimli Kızını Uyurken Sikiyor.

    gelme gerdek gizlikamerasex tigerr gabriella erotizmin dorukları saten etek beles rahibe mobile rusya kızlık bozma
    pornusu hap verip uyutup uvey annesini sikiyor yakın çekim porn video indirme zoos donkey porno video izle koreli öğretmen jinekolo rusorospular naif götten sikiş.

  2. hair care says:

    I know this if off topic but I’m looking into starting my
    own blog and was curious what all is needed to get setup?
    I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

    I’m not very web savvy so I’m not 100% positive. Any tips or advice would be greatly appreciated.
    Appreciate it

  3. best organic menopause supplements
    inexpensive menopause relief with fast shipping
    natural supplements for women’s reproductive health
    hormonal imbalance treatment in australia

  4. gate.io says:

    I am sorting out relevant information about gate io recently, and I saw your article, and your creative ideas are of great help to me. However, I have doubts about some creative issues, can you answer them for me? I will continue to pay attention to your reply. Thanks.

  5. Eyaweg says:

    otc allergy medication comparison chart behind the counter allergy medicine generic allergy pills

  6. Kcqzzm says:

    sleeping tablets without a prescription buy provigil tablets

  7. Iecgjp says:

    top five acid reflux prescription epivir 100 mg canada

  8. Xtlfii says:

    medication for persistent adult acne generic accutane acne treatment brand names

  9. Ezzswx says:

    what drugs can cause heartburn buy cheap generic cefadroxil

  10. Unezbq says:

    strongest sleeping pills at walgreens order provigil 200mg online

  11. Jayttf says:

    cost amoxicillin buy amoxil sale order amoxicillin 250mg generic

  12. Vezcmi says:

    order azithromycin 500mg without prescription buy azithromycin generic azithromycin 500mg brand

  13. Vtafwq says:

    buy generic neurontin 100mg cost gabapentin 800mg

  14. Frqfpz says:

    buy azipro 500mg online azipro 250mg uk azipro over the counter

  15. Hwoqoe says:

    order prednisolone 20mg for sale order prednisolone 10mg pill generic prednisolone 40mg

  16. Ugrocc says:

    buy amoxil 250mg generic buy amoxil generic amoxil 500mg for sale

  17. Ieqfcm says:

    buy cheap generic doxycycline doxycycline 100mg cheap

  18. Yuznai says:

    albuterol online buy albuterol buy online cheap albuterol 2mg

  19. Hnrqqo says:

    synthroid 75mcg pills buy synthroid 150mcg pills levothyroxine order

  20. Mkhujs says:

    vardenafil for sale online vardenafil price

  21. Azsguk says:

    zanaflex generic zanaflex usa where can i buy zanaflex

  22. Grajer says:

    semaglutide 14mg generic order rybelsus 14mg online cheap rybelsus 14mg pills

  23. Teqvza says:

    order deltasone online cheap buy prednisone paypal deltasone 5mg price

  24. Edcdfw says:

    generic semaglutide 14mg rybelsus 14mg cheap order rybelsus 14 mg

  25. Endgow says:

    cheap accutane accutane cost accutane generic

  26. Ppfxdk says:

    amoxicillin 250mg pills amoxicillin online order order amoxil online

  27. Dknpoh says:

    order albuterol 4mg online order albuterol albuterol inhaler

  28. Stkzsb says:

    azithromycin over the counter purchase zithromax pills purchase zithromax generic

  29. Pgymxh says:

    clavulanate tablet order generic augmentin buy augmentin 625mg generic

  30. Hqqppe says:

    buy omnacortil pills order omnacortil 10mg pills omnacortil 5mg oral

  31. Mxsrla says:

    cost synthroid 100mcg buy synthroid 75mcg generic buy synthroid 75mcg sale

  32. Gwqboy says:

    purchase neurontin online cheap neurontin without prescription buy cheap generic neurontin

  33. Ietwhs says:

    clomiphene without prescription buy cheap clomid clomiphene 100mg brand

  34. Puxcfh says:

    purchase furosemide generic brand furosemide 100mg buy furosemide 100mg online cheap

  35. Cmhahn says:

    viagra 100mg brand purchase sildenafil for sale brand sildenafil

  36. Bukxpr says:

    cost vibra-tabs monodox ca vibra-tabs over the counter

  37. Bhiefy says:

    buy rybelsus 14mg for sale brand rybelsus 14mg semaglutide 14 mg ca

  38. Kgiezp says:

    poker online free casino gambling free spins casino

  39. Vgbltt says:

    buy levitra 10mg oral vardenafil 10mg levitra 20mg drug

  40. Dpgtzo says:

    order lyrica 75mg purchase pregabalin sale buy generic lyrica 75mg

  41. Lsuvid says:

    hydroxychloroquine drug plaquenil pills buy hydroxychloroquine 200mg for sale

  42. Shsyko says:

    aristocort without prescription triamcinolone pill aristocort generic

  43. Rrrmib says:

    order tadalafil 10mg online cheap order cialis sale tadalafil 10mg pills

  44. Kqepqb says:

    order desloratadine pill clarinex drug clarinex without prescription

  45. Yeuycr says:

    cenforce usa buy cenforce 50mg online purchase cenforce pill

  46. Rvqziw says:

    loratadine pills loratadine 10mg canada loratadine 10mg over the counter

  47. Yzhjat says:

    buy chloroquine tablets chloroquine 250mg without prescription buy aralen generic

  48. Yrebsu says:

    purchase priligy sale buy dapoxetine 30mg order cytotec sale

  49. Timyag says:

    order orlistat without prescription diltiazem online order order diltiazem 180mg pills

  50. Wtzpdj says:

    metformin us metformin 500mg oral buy glucophage 1000mg sale

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *