5. para pihak dalam hukum tenaga kerja

Comments 64

  1. megi saputri says:

    nama : megi saputri
    npm : 19211162
    matkul : hukum tenaga kerja
    fakultas : ilmu hukum

    para pihak dalam hukum ketenagakerjaan

    1. buruh/pekerja
    pada zaman belanda buruh atau tenaga kerja adalah pekerja kasar seperti kuli,tukang, dan mandor di sebut sebagai blue collar. sedangkan pekerja kantoran maupun swasta di sebut karyawan atau pegawai. uu no 13 tahun 2003 perubahan atas dasar uu no 21 tahun 2000 tentang serikat buruh/pekerja maka kedua istilah di akomodir.

    dalam pasal 1 ayat 4 uu no 13 tahun 2003 memberi pengertian buruh adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    jaminan perlindungan ketenagakerjaan berdasarkan uu no 3 tahun 1992 adalah :
    1. magang atau murid bekerja para perusahaan baik yang menerima upah atau tidak.
    2. mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang mendorong adalah perusahaan.
    3. narapidana yang di pekerjakan di perusahaan.

    2. pengusaha
    uu no 13 tahun 2003 menggunakan istilah majikan dalam uu no 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan di sebutkan bahwa majikan adalah orang atau badan hukum yang memperkerjakan buruh.
    dalam pasal 1 ayat 5 uu no 18 tahun 2003 menjelaskan pengusaha adalah :
    1. orang perseorangan persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
    2. orang perseorangan persekutuan atau badan hukum yang berada di indonesia mewakili perusahaan sebagaimana di maksud angka a dan b berkedudukan di luar wilayah indonesia.

    3. organisasi pekerja atau buruh
    organisasi dimaksudkan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja agar tidak di perlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak pengusaha. implementasi amanat pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan yang di terapkan dengan uu maka pemerintah telah meratifikasi konvensi organisasi pemburu hak internasional no 98 dengan uu no 18 tahun 1956 mengenai dasar-dasar hak berorganisasi dan berunding bersama.
    deklarasi persatuan buruh indonesia yang di tandatangani 20 febuari 1973 berisikan kebulatan tekad kaum buruh indonesia untuk mempersatukan diri dalam suatu federasi buruh seluruh indonesia atau FBSI.

    4. organisasi pengusaha
    A. KADIN
    sejak zaman belanda dunia usaha perdagangan sudah berperan di indonesia .dalam uu no 49 tahun 1973 membentuk kamar dagang dan industri atau kadin. organisasi pengusaha khusus mengurus masalah berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah organisasi pengusaha indonesia atau APINDO.

    5. pemerintah/pengusaha
    memisahkan antara pengusaha dan pengawasan sebagai para pihak yang berdiri sendiri dalam hukum perburuhan atau ketenagakerjaan namun pada hemat penulis antara keduanya merupakan satu kesatuan sebab pengawasan bukan merupakan institusi yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian atau bidang pemerintah.

  2. Timor Fero Sibarani says:

    Nama Timor Fero Sibarani
    Npm 17211114

    Kesimpulan :
    Para pihak dalam hukum tenaga kerja terdiri dari :
    1. Buruh/pekerja
    Pada zaman Belanda yang dimaksudkan dengan buruh ialah seseorang pekerja kasar seperti kuli, tukang dan mandor yang melakukan pekerjaan kasar orang tersebut disebut dengan “blue Collar” sedangkan seseorang yang melakukan pekerjaan di dalam kantor di sebut dengan pegawai.
    Lalu di dalam pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 13 tahun 2003 yang dimaksud dengan buruh ialah seseorang yang bekerja dan menerima upah atau suatu imbalan dalam bentuk lainnya.
    Dalam santuan Jamsostek berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 pengertian pekerja diperluas yakni :
    a. Murid magang yang berkerja di suatu perusahaan baik yang menerima upah maupun yang tidak menerima upah
    B. Narapidana yang di pekerjakan di dalam perusahaan.
    2.pengusaha
    Dalam pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 13 tahun 2003 menjelaskan tentang pengusaha yakni orang perseorangan yang menjalankan suatu perusahaan sendiri.
    3. Organisasi pekerja/buruh
    Kehadiran organisasi pekerja/buruh dimaksudlan dengan adanya suatu tujuan guna untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pekerja sehingga tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh pihak pengusaha kepada buruh/pekerja.
    4. Organisasi pengusaha
    a. KADIN
    Untuk meningkatkan peran dari pengusaha untuk pembangunan maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1973 untuk membentuk kamar dagang dan industri atau KADIN
    b. APINDO
    APINDO merupakan organisasi pengusaha yang khususnya untuk mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
    5. Pemerintah atau penguasa
    Dalam pengawasan ketenagakerjaan pemerintah melakukan beberapa cara yakni dengan melihat dengan jalan memeriksa dan menyelidiki apakah ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan dilaksanakan atau tidak apabila ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan tersebut maka pemerintah harus mengambil tindakan yang tegas untuk menjamin pelaksanaannya.

  3. Elsa Septi Berliana says:

    Nama : Elsa Septi Berliana
    Npm : 20211026

    Kesimpulan :
    Pihak-pihak yang terkait dalam hukum ketenagakerjaan tidak hanya pekerja/buruh dan pengusaha/majikan saja. Melainkan juga badan-badan lain seperti organisasi pekerja/buruh, organisasi pengusaha/majikan, dan badan-badan pemerintah.

    Para pihak dalam hukum tenaga kerja terdiri dari :
    1. Buruh/pekerja
    Pada zaman Belanda yang dimaksudkan dengan buruh ialah seseorang pekerja kasar seperti kuli, tukang dan mandor yang melakukan pekerjaan kasar orang tersebut disebut dengan “blue Collar” sedangkan seseorang yang melakukan pekerjaan di dalam kantor di sebut dengan pegawai.
    Lalu di dalam pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 13 tahun 2003 yang dimaksud dengan buruh ialah seseorang yang bekerja dan menerima upah atau suatu imbalan dalam bentuk lainnya.
    Dalam santuan Jamsostek berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 pengertian pekerja diperluas yakni :
    a. Murid magang yang berkerja di suatu perusahaan baik yang menerima upah maupun yang tidak menerima upah
    B. Narapidana yang di pekerjakan di dalam perusahaan.
    2.pengusaha
    Dalam pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 13 tahun 2003 menjelaskan tentang pengusaha yakni orang perseorangan yang menjalankan suatu perusahaan sendiri.
    3. Organisasi pekerja/buruh
    Kehadiran organisasi pekerja/buruh dimaksudlan dengan adanya suatu tujuan guna untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pekerja sehingga tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh pihak pengusaha kepada buruh/pekerja.
    4. Organisasi pengusaha
    a. KADIN
    Untuk meningkatkan peran dari pengusaha untuk pembangunan maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1973 untuk membentuk kamar dagang dan industri atau KADIN
    b. APINDO
    APINDO merupakan organisasi pengusaha yang khususnya untuk mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
    5. Pemerintah atau penguasa
    Dalam pengawasan ketenagakerjaan pemerintah melakukan beberapa cara yakni dengan melihat dengan jalan memeriksa dan menyelidiki apakah ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan dilaksanakan atau tidak apabila ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan tersebut maka pemerintah harus mengambil tindakan yang tegas untuk menjamin pelaksanaannya.

  4. Muhamad Ridho Gusnanda says:

    Nama : Muhamad Ridho Gusnanda Pratama
    NPM : 20211150
    Kesimpulan : para pihak dalam hukum ketenagakerjaan

    1. buruh/pekerja
    pada zaman belanda buruh atau tenaga kerja adalah pekerja kasar seperti kuli,tukang, dan mandor di sebut sebagai blue collar. sedangkan pekerja kantoran maupun swasta di sebut karyawan atau pegawai. uu no 13 tahun 2003 perubahan atas dasar uu no 21 tahun 2000 tentang serikat buruh/pekerja maka kedua istilah di akomodir.

    dalam pasal 1 ayat 4 uu no 13 tahun 2003 memberi pengertian buruh adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    jaminan perlindungan ketenagakerjaan berdasarkan uu no 3 tahun 1992 adalah :
    1. magang atau murid bekerja para perusahaan baik yang menerima upah atau tidak.
    2. mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang mendorong adalah perusahaan.
    3. narapidana yang di pekerjakan di perusahaan.

    2. pengusaha
    uu no 13 tahun 2003 menggunakan istilah majikan dalam uu no 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan di sebutkan bahwa majikan adalah orang atau badan hukum yang memperkerjakan buruh.
    dalam pasal 1 ayat 5 uu no 18 tahun 2003 menjelaskan pengusaha adalah :
    1. orang perseorangan persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
    2. orang perseorangan persekutuan atau badan hukum yang berada di indonesia mewakili perusahaan sebagaimana di maksud angka a dan b berkedudukan di luar wilayah indonesia.

    3. organisasi pekerja atau buruh
    organisasi dimaksudkan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja agar tidak di perlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak pengusaha. implementasi amanat pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan yang di terapkan dengan uu maka pemerintah telah meratifikasi konvensi organisasi pemburu hak internasional no 98 dengan uu no 18 tahun 1956 mengenai dasar-dasar hak berorganisasi dan berunding bersama.
    deklarasi persatuan buruh indonesia yang di tandatangani 20 febuari 1973 berisikan kebulatan tekad kaum buruh indonesia untuk mempersatukan diri dalam suatu federasi buruh seluruh indonesia atau FBSI.

    4. organisasi pengusaha
    A. KADIN
    sejak zaman belanda dunia usaha perdagangan sudah berperan di indonesia .dalam uu no 49 tahun 1973 membentuk kamar dagang dan industri atau kadin. organisasi pengusaha khusus mengurus masalah berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah organisasi pengusaha indonesia atau APINDO.

    5. pemerintah/pengusaha
    memisahkan antara pengusaha dan pengawasan sebagai para pihak yang berdiri sendiri dalam hukum perburuhan atau ketenagakerjaan namun pada hemat penulis antara keduanya merupakan satu kesatuan sebab pengawasan bukan merupakan institusi yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian atau bidang pemerintah

  5. siti nurhaliza says:

    pihak dalam hukum tanah kerja

    A. buruh
    jaman Belanda yang disebut dengan buruh yaitu pekerja kasar yang melakukan pekerjaan kasar seperti kuli, Mandor dan tukang sedangkan yang bekerja di kantor pemerintahan maupun swasta disebut dengan karyawan atau pegawai pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dalam bentuk lain sesuai dalam pasal satu angka empat undang undang nomor 13 tahun 2003

    B. pengusaha
    dalam undang undang nomor 13 tahun 2003 istilah pengusaha dihasilkan menjadi majikan, namun dalam undang nomor 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan disebut kan bahwa majikan memiliki artian orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh

    C. organisasi pekerja
    Tujuan adanya organisasi pekerja adalah untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja sehingga tidak diperlakukan se enaknya oleh pihak perusahaan oleh karena itu Dibuatlah deklarasi persatuan buruh Indonesia yang bersifat kaum buruh Indonesia untuk bersatu

    D. organisasi perusahaan
    Kadin atau kamar dagang dan industri
    kadang terbentuk berdasarkan undang undang nomor 49 tahun 1973 menggantikan Besluit gubernur pada 29 Oktober 1863 organisasi pengusaha yang mengurus masalah terkait ketenagakerjaan adalah asosiasi pengusaha Indonesia atau Apindo. Menurut Imam Supomo dasar dan tujuan organisasi pengusaha adalah kerjasama antara anggota terkait teknis dan ekonomis dan soal perburuhan atas dasar Inisiatif maupun dari organisasi buruh

    E. pemerintah atau pengusaha
    menurut Imam Supomo yaitu pihak ambil sendiri dalam hukum perburuhan. Dalam bidang pengawasan dilakukan oleh bidang nya sendiri pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi pelaksanaan peran Turan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan

  6. Nama : Renia Pragusta Putri
    Npm : 20211255

    Kesimpulan,
    Para Pihak Dalam Hukum Ketenagakerjaan

    1. Buruh/Pekerja
    Pada zaman belanda buruh atau tenaga kerja adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, dan mandor di sebut sebagai blue collar. Sedangkan pekerja kantoran maupun swasta di sebut karyawan atau pegawai. UU No. 13 tahun 2003 perubahan atas dasar UU No. 21 tahun 2000 tentang serikat buruh/pekerja maka kedua istilah di akomodir dalam Pasal 1 Ayat 4 UU No. 13 tahun 2003 memberi pengertian buruh adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jaminan perlindungan ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 3 tahun 1992 adalah :
    1. Magang atau murid bekerja para perusahaan baik yang menerima upah atau tidak.
    2. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang mendorong adalah perusahaan.
    3. Narapidana yang di pekerjakan di perusahaan.

    2. Pengusaha
    Dalam UU No. 13 tahun 2003 menggunakan istilah majikan dalam UU No. 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan di sebutkan bahwa majikan adalah orang atau badan hukum yang memperkerjakan buruh.

    dalam Pasal 1 Ayat 5 UU No. 18 tahun 2003 menjelaskan pengusaha adalah :
    1. Orang perseorangan persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
    2. Orang perseorangan persekutuan atau badan hukum yang berada di indonesia mewakili perusahaan sebagaimana di maksud angka a dan b berkedudukan di luar wilayah indonesia.

    3. Organisasi Pekerja atau Buruh
    Organisasi dimaksudkan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja agar tidak di perlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak pengusaha. Implementasi amanat pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan yang di terapkan dengan UU maka pemerintah telah meratifikasi konvensi organisasi pemburu hak internasional No. 98 dengan UU No. 18 tahun 1956 mengenai dasar-dasar hak berorganisasi dan berunding bersama. deklarasi persatuan buruh indonesia yang di tandatangani 20 Febuari 1973 berisikan kebulatan tekad kaum buruh indonesia untuk mempersatukan diri dalam suatu federasi buruh seluruh indonesia atau FBSI.

    4. Organisasi Pengusaha
    1. KADIN
    Sejak zaman belanda dunia usaha perdagangan sudah berperan di indonesia. UU No. 49 tahun 1973 membentuk kamar dagang dan industri atau kadin.

    2. APINDO
    Organisasi pengusaha khusus mengurus masalah berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah organisasi pengusaha indonesia.

    5. Pemerintah/Pengusaha
    Memisahkan antara pengusaha dan pengawasan sebagai para pihak yang berdiri sendiri dalam hukum perburuhan atau ketenagakerjaan namun pada hemat penulis antara keduanya merupakan satu kesatuan sebab pengawasan bukan merupakan institusi yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian atau bidang pemerintah.

    Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan ran perundang-undangan di bidang erjaan. peratu ketengak Semua bentuk perundang-undangan untuk elindungi buruh tidak akan berarti, bila pelaksanaannya tidak diawasi oleh sekelompok ahli yang dapat melakukan pengawasan dengan melakukan kunjungan tiba-tiba, dalam melakukan pengawasan.

  7. Muhammad Farhan says:

    Para pihak dalam hukum tenaga kerja terdiri dari :
    – Buruh/pekerja
    Dalam pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 13 tahun 2003 yang dimaksud dengan buruh ialah seseorang yang bekerja dan menerima upah atau suatu imbalan dalam bentuk lainnya.
    Dalam santuan Jamsostek berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 pengertian pekerja diperluas yakni :
    a. Murid magang yang berkerja di suatu perusahaan baik yang menerima upah maupun yang tidak menerima upah
    B. Narapidana yang di pekerjakan di dalam perusahaan.
    – pengusaha
    Dalam pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 13 tahun 2003 menjelaskan tentang pengusaha yakni orang perseorangan yang menjalankan suatu perusahaan sendiri.
    – Organisasi pekerja/buruh
    Kehadiran organisasi pekerja/buruh dimaksudlan dengan adanya suatu tujuan guna untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pekerja sehingga tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh pihak pengusaha kepada buruh/pekerja.
    – Organisasi pengusaha
    a. KADIN
    Untuk meningkatkan peran dari pengusaha untuk pembangunan maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1973 untuk membentuk kamar dagang dan industri atau KADIN
    b. APINDO
    APINDO merupakan organisasi pengusaha yang khususnya untuk mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
    – Pemerintah atau penguasa
    Dalam pengawasan ketenagakerjaan pemerintah melakukan beberapa cara yakni dengan melihat dengan jalan memeriksa dan menyelidiki apakah ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan dilaksanakan atau tidak apabila ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan tersebut maka pemerintah harus mengambil tindakan yang tegas untuk menjamin pelaksanaannya.

  8. wahyu efso says:

    Nama : wahyu efso
    NPM : 18211322`
    Kesimpulan materi hari ini

    1. buruh/pekerja
    pada zaman belanda buruh atau tenaga kerja adalah pekerja kasar seperti kuli,tukang, dan mandor di sebut sebagai blue collar. sedangkan pekerja kantoran maupun swasta di sebut karyawan atau pegawai. uu no 13 tahun 2003 perubahan atas dasar uu no 21 tahun 2000 tentang serikat buruh/pekerja maka kedua istilah di akomodir.

    dalam pasal 1 ayat 4 uu no 13 tahun 2003 memberi pengertian buruh adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    jaminan perlindungan ketenagakerjaan berdasarkan uu no 3 tahun 1992 adalah :
    1. magang atau murid bekerja para perusahaan baik yang menerima upah atau tidak.
    2. mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang mendorong adalah perusahaan.
    3. narapidana yang di pekerjakan di perusahaan.

    2. pengusaha
    uu no 13 tahun 2003 menggunakan istilah majikan dalam uu no 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan di sebutkan bahwa majikan adalah orang atau badan hukum yang memperkerjakan buruh.
    dalam pasal 1 ayat 5 uu no 18 tahun 2003 menjelaskan pengusaha adalah :
    1. orang perseorangan persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
    2. orang perseorangan persekutuan atau badan hukum yang berada di indonesia mewakili perusahaan sebagaimana di maksud angka a dan b berkedudukan di luar wilayah indonesia.

    3. organisasi pekerja atau buruh
    organisasi dimaksudkan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja agar tidak di perlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak pengusaha. implementasi amanat pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan yang di terapkan dengan uu maka pemerintah telah meratifikasi konvensi organisasi pemburu hak internasional no 98 dengan uu no 18 tahun 1956 mengenai dasar-dasar hak berorganisasi dan berunding bersama.
    deklarasi persatuan buruh indonesia yang di tandatangani 20 febuari 1973 berisikan kebulatan tekad kaum buruh indonesia untuk mempersatukan diri dalam suatu federasi buruh seluruh indonesia atau FBSI.

    4. organisasi pengusaha
    A. KADIN
    sejak zaman belanda dunia usaha perdagangan sudah berperan di indonesia .dalam uu no 49 tahun 1973 membentuk kamar dagang dan industri atau kadin. organisasi pengusaha khusus mengurus masalah berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah organisasi pengusaha indonesia atau APINDO.

    5. pemerintah/pengusaha
    memisahkan antara pengusaha dan pengawasan sebagai para pihak yang berdiri sendiri dalam hukum perburuhan atau ketenagakerjaan namun pada hemat penulis antara keduanya merupakan satu kesatuan sebab pengawasan bukan merupakan institusi yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian atau bidang pemerintah

  9. Rizki Rizaldi says:

    Nama: Rizki Rizaldi
    Npm: 21211067
    Kesimpulan:
    Para Pihak Dalam Hukum Ketenagakerjaan

    1. Buruh/Pekerja
    Pada zaman belanda buruh atau tenaga kerja adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, dan mandor di sebut sebagai blue collar. Sedangkan pekerja kantoran maupun swasta di sebut karyawan atau pegawai. UU No. 13 tahun 2003 perubahan atas dasar UU No. 21 tahun 2000 tentang serikat buruh/pekerja maka kedua istilah di akomodir dalam Pasal 1 Ayat 4 UU No. 13 tahun 2003 memberi pengertian buruh adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jaminan perlindungan ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 3 tahun 1992 adalah :
    1. Magang atau murid bekerja para perusahaan baik yang menerima upah atau tidak.
    2. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang mendorong adalah perusahaan.
    3. Narapidana yang di pekerjakan di perusahaan.

    2. Pengusaha
    Dalam UU No. 13 tahun 2003 menggunakan istilah majikan dalam UU No. 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan di sebutkan bahwa majikan adalah orang atau badan hukum yang memperkerjakan buruh.

    dalam Pasal 1 Ayat 5 UU No. 18 tahun 2003 menjelaskan pengusaha adalah :
    1. Orang perseorangan persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
    2. Orang perseorangan persekutuan atau badan hukum yang berada di indonesia mewakili perusahaan sebagaimana di maksud angka a dan b berkedudukan di luar wilayah indonesia.

    3. Organisasi Pekerja atau Buruh
    Organisasi dimaksudkan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja agar tidak di perlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak pengusaha. Implementasi amanat pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan yang di terapkan dengan UU maka pemerintah telah meratifikasi konvensi organisasi pemburu hak internasional No. 98 dengan UU No. 18 tahun 1956 mengenai dasar-dasar hak berorganisasi dan berunding bersama. deklarasi persatuan buruh indonesia yang di tandatangani 20 Febuari 1973 berisikan kebulatan tekad kaum buruh indonesia untuk mempersatukan diri dalam suatu federasi buruh seluruh indonesia atau FBSI.

    4. Organisasi Pengusaha
    1. KADIN
    Sejak zaman belanda dunia usaha perdagangan sudah berperan di indonesia. UU No. 49 tahun 1973 membentuk kamar dagang dan industri atau kadin.

    2. APINDO
    Organisasi pengusaha khusus mengurus masalah berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah organisasi pengusaha indonesia.

    5. Pemerintah/Pengusaha
    Memisahkan antara pengusaha dan pengawasan sebagai para pihak yang berdiri sendiri dalam hukum perburuhan atau ketenagakerjaan namun pada hemat penulis antara keduanya merupakan satu kesatuan sebab pengawasan bukan merupakan institusi yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian atau bidang pemerintah.

    Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan ran perundang-undangan di bidang erjaan. peratu ketengak Semua bentuk perundang-undangan untuk elindungi buruh tidak akan berarti, bila pelaksanaannya tidak diawasi oleh sekelompok ahli yang dapat melakukan pengawasan dengan melakukan kunjungan tiba-tiba, dalam melakukan pengawasan.

  10. I Nyoman Octaria Andi Saputra says:

    Nama : I Nyoman Octaria Andi Saputra
    Npm. : 21211176
    Tugas : Hukum Tenaga Kerja
    Dalam pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 13 tahun 2003 yang dimaksud dengan buruh ialah seseorang yang bekerja dan menerima upah atau suatu imbalan dalam bentuk lainnya. Pengertian ini agak umum, namun maknanya lebih luas karena mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja, baik perorangan, persekutuan, badan hukum dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam santuan Jamsostek berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 pengertian pekerja diperluas yakni:
    a. Murid magang yang berkerja di suatu perusahaan baik yang menerima upah maupun yang tidak menerima upah
    B. Narapidana yang di pekerjakan di dalam perusahaan.
    – Pengusaha
    Dalam pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 13 tahun 2003 menjelaskan tentang pengusaha yakni orang perseorangan yang menjalankan suatu perusahaan sendiri.
    Organisasi pekerja/buruh Kehadiran organisasi pekerja/buruh dimaksudkan dengan adanya suatu tujuan guna untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pekerja sehingga tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh pihak pengusaha kepada buruh/pekerja.
    – Organisasi pengusaha
    1). KADIN
    Untuk meningkatkan peran dari pengusaha untuk pembangunan maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1973 untuk membentuk kamar dagang dan industri atau KADIN.
    2). APINDO
    APINDO merupakan organisasi pengusaha yang khususnya untuk mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

  11. Nama : Amand Putri Evandra
    Npm : 21211116
    Kelas : HTN Rabu 12.30-14.10 B2.1
    Kesimpulan :
    Para pihak dalam hukum tenaga kerja terdiri dari :
    1. Buruh/pekerja
    Pada zaman Belanda yang dimaksudkan dengan buruh ialah seseorang pekerja kasar seperti kuli, tukang dan mandor yang melakukan pekerjaan kasar orang tersebut disebut dengan “blue Collar” sedangkan seseorang yang melakukan pekerjaan di dalam kantor di sebut dengan pegawai.
    Lalu di dalam pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 13 tahun 2003 yang dimaksud dengan buruh ialah seseorang yang bekerja dan menerima upah atau suatu imbalan dalam bentuk lainnya.
    Dalam santuan Jamsostek berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 pengertian pekerja diperluas yakni :
    a. Murid magang yang berkerja di suatu perusahaan baik yang menerima upah maupun yang tidak menerima upah
    B. Narapidana yang di pekerjakan di dalam perusahaan.
    2.pengusaha
    Dalam pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 13 tahun 2003 menjelaskan tentang pengusaha yakni orang perseorangan yang menjalankan suatu perusahaan sendiri.
    3. Organisasi pekerja/buruh
    Kehadiran organisasi pekerja/buruh dimaksudlan dengan adanya suatu tujuan guna untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pekerja sehingga tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh pihak pengusaha kepada buruh/pekerja.
    4. Organisasi pengusaha
    a. KADIN
    Untuk meningkatkan peran dari pengusaha untuk pembangunan maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1973 untuk membentuk kamar dagang dan industri atau KADIN
    b. APINDO
    APINDO merupakan organisasi pengusaha yang khususnya untuk mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
    5. Pemerintah atau penguasa
    Dalam pengawasan ketenagakerjaan pemerintah melakukan beberapa cara yakni dengan melihat dengan jalan memeriksa dan menyelidiki apakah ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan dilaksanakan atau tidak apabila ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan tersebut maka pemerintah harus mengambil tindakan yang tegas untuk menjamin pelaksanaannya.

  12. made sera wirantika says:

    nama : made sera wirantika
    npm : 21211044
    kesimpulan dari materi diatas adalah
    yang termasuk dalam pekerja yaitu
    1. buruh/pekerja
    2. pengusaha
    3. organisasi pengusaha
    4. organisasi pekerja atau buruh
    Dalam pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 13 tahun 2003 yang dimaksud dengan buruh ialah seseorang yang bekerja dan menerima upah atau suatu imbalan dalam bentuk lainnya. Pengertian ini agak umum, namun maknanya lebih luas karena mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja, baik perorangan, persekutuan, badan hukum dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

  13. Inzhid Vatava Umrusosu says:

    Nama : Inzhid Vatava Umrusosu
    NPM : 21211198
    Mata Kuliah : Hukum Tenaga Kerja
    Hari : Rabu
    Jam : 12.30 – 14.10
    Kesimpulan :
    Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 menggunakan istilah pekerja saja, namun agar selaras dengan undang-undang yang lahir sebelumnya yakni undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat buruh atau pekerja, maka kedua istilah tersebut diakomodir. Di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 memberikan pengertian pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian ini agak umum, namun maknanya lebih luas karena mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja, baik perorangan, persekutuan, badan hukum dengan menerima upah atau imbalan.

  14. Hirgtn says:

    allergy medication primary name non drowsy allergy medication canada antihistamine generic names

  15. Menvca says:

    sleeping pills non prescription uk meloset online

  16. Ldtzdv says:

    order deltasone 40mg without prescription buy prednisone without prescription

  17. Jcxqft says:

    popular heartburn medication purchase perindopril generic

  18. Tbhobn says:

    best topical acne medication prescription retin price prescription medication for blackheads

  19. Heodtd says:

    allergy pills over the counter ventolin 2mg cost best cold medicine without antihistamine

  20. Cqrore says:

    names of heartburn medication order irbesartan 150mg generic

  21. Yfstri says:

    purchase absorica for sale accutane where to buy buy accutane 20mg

  22. Rwtipv says:

    strongest sleeping pills over counter meloset 3mg canada

  23. Dzlgct says:

    buy amoxil 250mg online cheap amoxil ca buy amoxil 1000mg sale

  24. Tpyike says:

    azithromycin for sale buy zithromax 250mg generic azithromycin 500mg oral

  25. Bjizol says:

    azipro online order azithromycin 250mg price azipro without prescription

  26. Eyzduv says:

    furosemide 40mg brand furosemide 100mg cost

  27. Jnqaat says:

    where to buy omnacortil without a prescription buy prednisolone paypal purchase omnacortil generic

  28. Ethsef says:

    buy amoxicillin amoxil 500mg brand amoxil 500mg over the counter

  29. Hbjhuc says:

    purchase levoxyl sale synthroid pills oral levothroid

  30. Jdglnc says:

    clomiphene drug clomiphene pills clomiphene 100mg us

  31. Cabhgh says:

    tizanidine uk purchase tizanidine without prescription order tizanidine 2mg sale

  32. Qwtxfb says:

    rybelsus 14 mg cost buy generic rybelsus 14 mg buy generic rybelsus

  33. Scdndp says:

    prednisone 40mg tablet prednisone generic cheap deltasone 10mg

  34. Nsahkl says:

    semaglutide 14 mg cost rybelsus online order semaglutide online buy

  35. Nvisaw says:

    buy albuterol paypal buy generic albuterol buy ventolin for sale

  36. Gscsmh says:

    cheap amoxil amoxicillin 250mg price buy generic amoxil 500mg

  37. Jkoprd says:

    buy clavulanate oral clavulanate order amoxiclav

  38. Wqdoll says:

    azithromycin 500mg uk zithromax ca azithromycin 250mg cost

  39. Slxrdn says:

    cheap synthroid 100mcg buy cheap generic levothyroxine buy levoxyl online cheap

  40. Lsshql says:

    omnacortil price buy omnacortil 40mg for sale omnacortil 5mg usa

  41. Paukzs says:

    how to get clomiphene without a prescription cost clomiphene order generic clomiphene 100mg

  42. Rdclov says:

    neurontin 100mg tablet buy generic neurontin 800mg oral neurontin 800mg

  43. Brusfh says:

    lasix medication lasix 100mg price buy furosemide 40mg without prescription

  44. Kwuzaz says:

    pfizer viagra 50mg order sildenafil 100mg without prescription sildenafil for sale online

  45. Hggdnr says:

    acticlate online buy doxycycline 100mg drug order generic acticlate

  46. Dvsaiu says:

    order semaglutide 14mg generic purchase semaglutide generic rybelsus pills

  47. Gzmirp says:

    live casino slots online money poker online poker online real money

  48. Dudijg says:

    levitra pills levitra 10mg cheap cheap vardenafil 10mg

  49. Vnlhfz says:

    generic lyrica 150mg lyrica brand buy generic pregabalin 75mg

  50. Dcheom says:

    order hydroxychloroquine 200mg generic buy generic plaquenil over the counter hydroxychloroquine online

  51. Ofighy says:

    triamcinolone 10mg without prescription brand aristocort 4mg aristocort 4mg pill

  52. Buqvbw says:

    tadalafil 5mg price tadalafil 40mg without prescription buy tadalafil 40mg pills

  53. Zkoqep says:

    order clarinex generic buy desloratadine 5mg generic order clarinex

  54. Rkievt says:

    cheap cenforce 50mg generic cenforce 50mg order cenforce 100mg generic

  55. Ysfrxo says:

    claritin oral order loratadine 10mg for sale claritin order online

  56. Siucck says:

    chloroquine cheap buy aralen online order aralen 250mg pills

  57. Hnwdta says:

    buy cheap generic priligy cytotec online oral cytotec 200mcg

  58. Iydjgm says:

    metformin 500mg generic buy metformin sale glucophage 500mg drug

  59. Rwverc says:

    order xenical 60mg generic orlistat 60mg generic buy diltiazem pill

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *