3.sejarah ketenagakerjaan

Comments 88

  1. Nurul fajriah febriani says:

    Nama: Nurul fajriah febriani
    Npm: 19211238

  2. Nadia Asmelinda says:

    Nama: Nadia Asmelinda
    NPM: 19211161
    Kesimpulan pertemuan ke 3 (Sejarah Hukum Perburuhan)

    Hukum Perburuhan ditengarai muncul pertama kali di Eropa sebagai reaksi atas perubahan-perubahan yang dimunculkan Revolusi Industri yakni adanya Penemuan mesin (tenaga) uap di Inggris sekitar 1750, membuka peluang untuk memproduksi barang/jasa dalam skala besar.
    Revolusi Prancis (1795) menjadi simbol tuntutan dari kelompok baru masyarakat modern yang mulai muncul: diproklarmirkan keniscayaan persamaan derajat bagi setiap warga Negara dan kebebasan berdagang (bergiat dalam lalulintas perdagangan). Revolusi industri menandai munculnya zaman mekanisası yang tidak dikenal sebelumnya. Ciri utama mekanisasi ini adalah hilangnya industri kecil, jumlah buruh yang bekerja di pabrik meningkat, anak anak dan perempuan ikut diterjunkan ke pabrik dalam jumlah massal.
    Sekitar tahun 1900-an, beberapa Negara Eropa legislasi mereka perihal kontrak atau perjanjian kerja, yang sebelumnya dilandaskan pada konsep-konsep dari Hukum Romawi. Lalu satu prinsip baru diperkenalkan, yaitu bahwa buruh atau pekerja adalah pihak yang lebih lenah dan sebab itu memerlukan perlindungan hukum. Secara kolektif mereka dapat bernegosiasi dengan majikan dalam kedudukan kurang lebih setara dan dengan demikian juga untuk pertama kalinya diperkenalkan konsep perjanjian/kesepakatan kerja bersama (collective agreement). Hugo Sinzheimer, Guru besar hukum dari Jerman adalah yang pertama kali mengembangkan konsep kesepakatan kerja bersama dan mendorong legalisasinya.
    Dalam perjanjian perdamaian (pengakhiran perang dunia pertama; the Peace Treaty of Versailles) pada 1919 dibentuklah the International Labour Organisation (ILO). Dalam Negara hukum klasik, selain jaminan pemilihan individu, juga dijamin kebebasan bersaing dan melakukan perjanjian kontrak (Freedom Of Contract). Akibat hubungannya dengan kebebasan berserikat dan berkontrak, menimbulkan kelompok kelompok usaha raksasa yang memonopoli kemerdekaan bersaing dalam penguasaan penggunaan sumber daya alam yang pada akhirnya membunuh kemerdekaan bersaing itu sendiri. Terjadilah hal yang tragis yaitu kemerdekaan membunuh kemerdekaan.
    Negara hukum klasik yang mengagung-agungkan kebebasan dan keadilan malah menimbulkan penderitaan rakyat.
    A. Perbudakan
    Di Indonesia (Hinda Belanda) dalam literature hukum perburuhan, riwayat hubungan perburuhan diawali dengan suatu massa yang sangat yakni zaman perbudakan, rodi, dan ponale sanksi. Perbudakan adalah sutu peristiwa dimana seseorang disebut budak melakukan pekerjaan dibawah pimpinan orang lain.
    1. Pemerintah Hindia Belanda saat itu (1817), mengetahul adanya perbudakan ini, namun bukannya melarang, tetapi memberikan sanksi untuk tidak mendatangkan budak dari luar jawa
    2. Pada tahun 1819 dikeluarkan peraturan tentang pendaftaran budak.
    3. Pada tahun 1820 diatur tentang pajak atas pemilihan budak.
    4. Pada tahun 1829 dikeluarkan peraturan tentang larangan mengangkat budak yang masih anak-anak.
    5. Pada tahun 1833 dibuatiah aturan tentang keharusan mendaftarkan anak dari para budak.
    6. Pada tahun 1834 dibuatiah aturan tentang penggantian nama para budak.
    7. Pada tahun 1848 dibuatlah peraturan tentang kebebasan perbudakan bagi pelaut.
    Baru pada tahun 1854 dalam Regelingsreglement (RR) 1854 pasal 115 117 yang kemudian pasal-pasal 169 sampai menjadi sampai 171 Indische Staatregeling (IS) 1926, dengan tegas ditetapkan bahwa perbudakan dihapuskan.
    B. Pekerja Rodi
    Pada kerajaan kerajaan di Jawa, rodi dilakukan untuk kepentingan raja dan anggota keluarganya, para pembesar, para kepala dan pegawai, namun melupakan pekerjaan untuk kepentingan pembuatan pemeliharaan jalan, dan juga jembatan, dan tidak umum seperti jalan, Lain sebagainya. Hendrik Willem Daendels (1807-1811) adalah tersohor karena kerja paksanya untuk membuat jalan dari Anyer sampai Banyuwangi. KUHP juga mengatur soal Kerja Rodi Desa ini yakni dalam Pasal 523 KUHP.
    Pada tahun 1870, lahirlah AgrarischeWet (Undang-Undang Agraria) yang mendorong tumbuhnya perkebunan swasta yang besar. Buruh yang tiada dengan alasan yang dapat diterima, meninggalkan atau menolak melakukan pekerjaan, dapat dipidana dengan denda Rp. 16,- dan Rp.25,- atau dengan kerja paksa selama tujuh sampai dua belas hari. Inilah yang dinamakan poenale sanctie. Dalam hukum perburuhan dikenal denga adanya Pancakrida Hukum Perburuhan yang merupakan perjuangan yang harus dicapai, yakni:
    1. Membebaskan manusia Indonesia perbudakan, perhambaan.
    2. Pembebasan manusia Indonesia dari rodi atau kerja paksa.
    3. Pembebasan buruh / pekerja Indonesia dari Poenale Sanksi.
    4. Pembebasan buruh / pekerja Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan.
    5. Memberikan posisi yang seimbang antara buruh/pekerja dan pengusaha.
    Landasan Normatif Intervensi Pemerintah dalam Bidang Perburuhan / Ketenagakerjaan UUD 1945 menjamin hak setiap warga Negara untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 27 ayat 2). Hal ini dipertegas kembali dalam amandemen kedua Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-28J). Pasal 28 D mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan pertakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 38 ayat 2 menyebutkan “setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat syarat ketenagakerjaan yang adil”. Intervensi Pemerintah dan Sifat Hukum Perburuhan / Ketenagakerjaan KUHperdata memandang pekerja pekerja sebagal “barang” yang apabila tidak berproduksi tidak dibayar / diupah. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1602 KUH perdata yakni “tiada upah yang harus dibayar untuk jangka waktu selama si buruh tidak melaksanakan pekerjaan”. Tujuan campur tangan pernerintah dalam bidang perburuhan adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil karena peraturan perundang undangan perubahan perburuhan memberikan hak bagi buruh atau pekerja sebagai manusia yang utuh karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatan nya kesehatannya upah yang layak dan sebagainya. Kehadiran undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah memberikan nuansa baru dalam khazanah hukum perburuhan atau ketenagakerjaan yaitu:
    1. Mensejajarkan istilah buruh atau pekerja istilah majikan diganti menjadi pengusaha dan pemberi kerja.
    2. Menggantikan Istilah perjanjian perburuhan kesepakatan kerja bersama (PKB) yang berupaya diganti dengan alasan bahwa perjanjlan perburuhan berasal darl negara liberal.
    3. Kesetaraan antara pekerja pria dan wanita khususnya untuk bekerja pada malam.

  3. Ilham efso says:

    Ilham efso
    19211254

    Hukum Perburuhan ditengarai muncul pertama kali di Eropa sebagai reaksi atas perubahan-perubahan yang dimunculkan Revolusi Industri yakni adanya Penemuan mesin (tenaga) uap di Inggris sekitar 1750, membuka peluang untuk memproduksi barang/jasa dalam skala besar.
    A. Perbudakan
    Di Indonesia (Hinda Belanda) dalam literature hukum perburuhan, riwayat hubungan perburuhan diawali dengan suatu massa yang sangat yakni zaman perbudakan, rodi, dan ponale sanksi. Perbudakan adalah sutu peristiwa dimana seseorang disebut budak melakukan pekerjaan dibawah pimpinan orang lain.
    1. Pemerintah Hindia Belanda saat itu (1817), mengetahul adanya perbudakan ini, namun bukannya melarang, tetapi memberikan sanksi untuk tidak mendatangkan budak dari luar jawa
    2. Pada tahun 1819 dikeluarkan peraturan tentang pendaftaran budak.
    3. Pada tahun 1820 diatur tentang pajak atas pemilihan budak.
    4. Pada tahun 1829 dikeluarkan peraturan tentang larangan mengangkat budak yang masih anak-anak.
    5. Pada tahun 1833 dibuatiah aturan tentang keharusan mendaftarkan anak dari para budak.
    6. Pada tahun 1834 dibuatiah aturan tentang penggantian nama para budak.
    7. Pada tahun 1848 dibuatlah peraturan tentang kebebasan perbudakan bagi pelaut.
    Baru pada tahun 1854 dalam Regelingsreglement (RR) 1854 pasal 115 117 yang kemudian pasal-pasal 169 sampai menjadi sampai 171 Indische Staatregeling (IS) 1926, dengan tegas ditetapkan bahwa perbudakan dihapuskan.
    B. Pekerja Rodi
    Pada kerajaan kerajaan di Jawa, rodi dilakukan untuk kepentingan raja dan anggota keluarganya, para pembesar, para kepala dan pegawai, namun melupakan pekerjaan untuk kepentingan pembuatan pemeliharaan jalan, dan juga jembatan, dan tidak umum seperti jalan, Lain sebagainya. Hendrik Willem Daendels (1807-1811) adalah tersohor karena kerja paksanya untuk membuat jalan dari Anyer sampai Banyuwangi. KUHP juga mengatur soal Kerja Rodi Desa ini yakni dalam Pasal 523 KUHP.
    Pada tahun 1870, lahirlah AgrarischeWet (Undang-Undang Agraria) yang mendorong tumbuhnya perkebunan swasta yang besar. Buruh yang tiada dengan alasan yang dapat diterima, meninggalkan atau menolak melakukan pekerjaan, dapat dipidana dengan denda Rp. 16,- dan Rp.25,- atau dengan kerja paksa selama tujuh sampai dua belas hari. Inilah yang dinamakan poenale sanctie. Dalam hukum perburuhan dikenal denga adanya Pancakrida Hukum Perburuhan yang merupakan perjuangan yang harus dicapai, yakni:
    1. Membebaskan manusia Indonesia perbudakan, perhambaan.
    2. Pembebasan manusia Indonesia dari rodi atau kerja paksa.
    3. Pembebasan buruh / pekerja Indonesia dari Poenale Sanksi.
    4. Pembebasan buruh / pekerja Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan.
    5. Memberikan posisi yang seimbang antara buruh/pekerja dan pengusaha.
    Landasan Normatif Intervensi Pemerintah dalam Bidang Perburuhan / Ketenagakerjaan UUD 1945 menjamin hak setiap warga Negara untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 27 ayat 2). Hal ini dipertegas kembali dalam amandemen kedua Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-28J). Pasal 28 D mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan pertakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 38 ayat 2 menyebutkan “setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat syarat ketenagakerjaan yang adil”. Intervensi Pemerintah dan Sifat Hukum Perburuhan / Ketenagakerjaan KUHperdata memandang pekerja pekerja sebagal “barang” yang apabila tidak berproduksi tidak dibayar / diupah. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1602 KUH perdata yakni “tiada upah yang harus dibayar untuk jangka waktu selama si buruh tidak melaksanakan pekerjaan”. Tujuan campur tangan pernerintah dalam bidang perburuhan adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil karena peraturan perundang undangan perubahan perburuhan memberikan hak bagi buruh atau pekerja sebagai manusia yang utuh karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatan nya kesehatannya upah yang layak dan sebagainya. Kehadiran undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah memberikan nuansa baru dalam khazanah hukum perburuhan atau ketenagakerjaan yaitu:
    1. Mensejajarkan istilah buruh atau pekerja istilah majikan diganti menjadi pengusaha dan pemberi kerja.
    2. Menggantikan Istilah perjanjian perburuhan kesepakatan kerja bersama (PKB) yang berupaya diganti dengan alasan bahwa perjanjlan perburuhan berasal darl negara liberal.
    3. Kesetaraan antara pekerja pria dan wanita khususnya untuk bekerja pada malam.

  4. Fiky Nurita Ningsih says:

    Nama: Fiky Nurita Ningsih
    NPM: 19211285
    Prodi: Ilmu Hukum
    Sejarah Hukum Perburuhan
    Hukum perburuhan pertama kali muncul sebagai reaksi atas perubahan perubahan yang dimunculkan revolusi industri yakni adanya penemuan mesin tenaga uap di Inggris sekitar tahun 1750.
    Negara hukum klasik, Di Indonesia riwayat hubungan perburuhan di awali dengan:
    1.Perbudakan
    Perbudakan adalah suatu peristiwa di mana seseorang disebut budak, melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain.
    2. Pekerja rodi
    Pada kerajaan kerajaan di Jawa, rodi dilakukan untuk kepentingan raja dan anggota keluarganya, para pembesar, para kepala, dan pegawai namun tidak melupakan pekerjaan untuk kepentingan umum seperti pembuatan, jalan pemeliharaan, dan juga jembatan dan lain sebagainya.
    3.Peonalesanctie

    Tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil karena peraturan perundang undangan, perubahan perguruan memberikan hak bagi buruh atau pekerja sebagai manusia yang utuh karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatan nya kesehatannya dan upah yang layak.

  5. megi saputri says:

    nama : megi saputri
    npm : 19211162
    prodi : ilmu hukum

    rangkuman pertemuan 3
    sejarah hukum perburuhan

    * perburuhan pertama kali muncul di eropa sebagai reaksi atas perubahan-perubahan yang di munculkan revolusi industri yakni adanya penemuan mesin (tenaga) uap di inggris sekitar 1750.

    * secara tradisional pekerjaan di bidang agrikultur di selenggarakan mengikuti sistem feodalistik. pekerja atau buruh mengerjakan tanah milik tuan tanah dan menghidupi dari hasil olahan ladang yang di kerjakaan sendiri.

    * revolusi prancis 1795 simbol tuntutan dari kelompok baru masyarakat modern dari mulai muncul.

    *tahun 1900 an , beberapa negara eropa memoderenisasi legislasi perihal atau perjanjian kerja yang sebelumnya di landaskan pada konsep-konsep dari hukum romawi.salah satu prinsipnya yaitu bahwa buruh dan pekerja adalah pihak yang lemah dan sebab itu memerlukan perlindungan hukum.

    * secara kolektif bernegosiasi dengan majikan dalam kedudukan kurabg lebih setara dan dengan demikian di perkenalkan pertama kali konsep perjanjian atau kesepakatan kerja bersama (collective agreement).

    * hugo sainzhermer, guru besar hukum dari jerman adalah yang pertama kali mengembangkan konsep kesepakatan kerja bersama dan mendorong legislasinya.

    * dalam perjanjian perdamaian (the peace treaty of veisailles) tahun 1919 di bentuklah the international lanour organization (ILO).

    * negara hukum klasik , selain jaminan pemilihan individu juga di jamin kebebasan bersaing dan melakukan perjanjian kontrak
    1. perbudakan
    di awali dengan masa zaman perbudakan,rodi, dan panole sanksi. perbudakan adalah suatu peristiwa dimana seseorang di sebut tidak melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain.
    2. pekerja rodi
    pada kerajaan-kerajaan dijawa rodi di lakukan untuk kepentingan kerajaan dan anggota keluarganya, para pembesar, para kepala, dan pegawai namun tidak mengerjakan pekerjaan umum seperti jalan, jembatan dan lainnya tetapi untuk kepentingan VOC seperti pabrik,gudang,benteng,jalan dan lainnya. hendrik william daendels adalah orang yang tersohor karena kerja paksanya untuk membuat jalan dari anyer sampai banyuwangi.
    3. ponale sanctie
    awal tahun 1870 lahirlah agrarische wet ( uu agraria) yang mendorong tumbuhnya perkebunan swasta yang besar. buruh yang dengan alasan dapat di terima meninggalkan atau menolak pekerjaan di denda Rp.16 dan Rp.25 dengan kerja paksa selama 7-12 hari yang di namakan ponale sanctie.

    *pancakrida hukum pemburuhan
    1. membebaskan manusia indonesia dari perbudakan dan perhambaan
    2. pembebasan manusia indonesia dari rodi dan kerja paksa
    3. pembebasan buruh/pekerja indonesia dari ponale sanksi
    4. pembebasan buruh atau pekerja indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan
    5. memberikan posisi yang seimbang antara buruh,pekerja dan pengusaha

    * landasan normatif perburuhan
    UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan pasal 27 ayat 2di pertegas dalam amandemen kedua bab XA tentang hak asasi manusia pasal 28A-28J sebelumnya juga sudah di tetapkan dalam UU no 30 tahun1999 tentang HAM pasal 38 ayat 2

    * intervensi pemerintah dari sifat hukum perburuhan
    kuhper memandang pekerja sebagai barang yang apabila tidak berproduksi tidak di bayar dan di upah di sebutkan dalam pasal 1602 kuhper

    *tujuan campur tangan pemerintah dalam perburuhan adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil karena peraturan perundang-undangan memberi hak bagi buruh/pekerja sebagai manusia yang utuh karena itu harus di lindungi baik kesehatan,keselamatan dan lainnya.

  6. megi saputri says:

    nama : megi saputri
    npm : 19211162
    prodi : ilmu hukum
    matkul : hukum tenaga kerja

    rangkuman pertemuan 3
    sejarah hukum perburuhan

    * perburuhan pertama kali muncul di eropa sebagai reaksi atas perubahan-perubahan yang di munculkan revolusi industri yakni adanya penemuan mesin (tenaga) uap di inggris sekitar 1750.

    * secara tradisional pekerjaan di bidang agrikultur di selenggarakan mengikuti sistem feodalistik. pekerja atau buruh mengerjakan tanah milik tuan tanah dan menghidupi dari hasil olahan ladang yang di kerjakaan sendiri.

    * revolusi prancis 1795 simbol tuntutan dari kelompok baru masyarakat modern dari mulai muncul.

    *tahun 1900 an , beberapa negara eropa memoderenisasi legislasi perihal atau perjanjian kerja yang sebelumnya di landaskan pada konsep-konsep dari hukum romawi.salah satu prinsipnya yaitu bahwa buruh dan pekerja adalah pihak yang lemah dan sebab itu memerlukan perlindungan hukum.

    * secara kolektif bernegosiasi dengan majikan dalam kedudukan kurabg lebih setara dan dengan demikian di perkenalkan pertama kali konsep perjanjian atau kesepakatan kerja bersama (collective agreement).

    * hugo sainzhermer, guru besar hukum dari jerman adalah yang pertama kali mengembangkan konsep kesepakatan kerja bersama dan mendorong legislasinya.

    * dalam perjanjian perdamaian (the peace treaty of veisailles) tahun 1919 di bentuklah the international lanour organization (ILO).

    * negara hukum klasik , selain jaminan pemilihan individu juga di jamin kebebasan bersaing dan melakukan perjanjian kontrak
    1. perbudakan
    di awali dengan masa zaman perbudakan,rodi, dan panole sanksi. perbudakan adalah suatu peristiwa dimana seseorang di sebut tidak melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain.
    2. pekerja rodi
    pada kerajaan-kerajaan dijawa rodi di lakukan untuk kepentingan kerajaan dan anggota keluarganya, para pembesar, para kepala, dan pegawai namun tidak mengerjakan pekerjaan umum seperti jalan, jembatan dan lainnya tetapi untuk kepentingan VOC seperti pabrik,gudang,benteng,jalan dan lainnya. hendrik william daendels adalah orang yang tersohor karena kerja paksanya untuk membuat jalan dari anyer sampai banyuwangi.
    3. ponale sanctie
    awal tahun 1870 lahirlah agrarische wet ( uu agraria) yang mendorong tumbuhnya perkebunan swasta yang besar. buruh yang dengan alasan dapat di terima meninggalkan atau menolak pekerjaan di denda Rp.16 dan Rp.25 dengan kerja paksa selama 7-12 hari yang di namakan ponale sanctie.

    *pancakrida hukum pemburuhan
    1. membebaskan manusia indonesia dari perbudakan dan perhambaan
    2. pembebasan manusia indonesia dari rodi dan kerja paksa
    3. pembebasan buruh/pekerja indonesia dari ponale sanksi
    4. pembebasan buruh atau pekerja indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan
    5. memberikan posisi yang seimbang antara buruh,pekerja dan pengusaha

    * landasan normatif perburuhan
    UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan pasal 27 ayat 2di pertegas dalam amandemen kedua bab XA tentang hak asasi manusia pasal 28A-28J sebelumnya juga sudah di tetapkan dalam UU no 30 tahun1999 tentang HAM pasal 38 ayat 2

    * intervensi pemerintah dari sifat hukum perburuhan
    kuhper memandang pekerja sebagai barang yang apabila tidak berproduksi tidak di bayar dan di upah di sebutkan dalam pasal 1602 kuhper

    *tujuan campur tangan pemerintah dalam perburuhan adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil karena peraturan perundang-undangan memberi hak bagi buruh/pekerja sebagai manusia yang utuh karena itu harus di lindungi baik kesehatan,keselamatan dan lainnya.

  7. Joyya Grace Sianturi says:

    Nama :Joyya Grace Sianturi
    Npm : 19211177
    Mata kuliah : Hukum Tenaga Kerja

    Berikut rangkuman materi ketiga “Sejarah Ketenagakerjaan”

    Hukum Perburuhan muncul pertama kali di Eropa sedangkan Perbudakan di Indonesia (Hinda Belanda) dalam literature hukum perburuhan, riwayat hubungan perburuhan diawali dengan suatu massa yang sangat yakni zaman perbudakan, rodi, dan ponale sanksi. Perbudakan adalah sutu peristiwa dimana seseorang disebut budak melakukan pekerjaan dibawah pimpinan orang lain.
    1. Pemerintah Hindia Belanda saat itu (1817), mengetahul adanya perbudakan ini, namun bukannya melarang, tetapi memberikan sanksi untuk tidak mendatangkan budak dari luar jawa
    2. Pada tahun 1819 dikeluarkan peraturan tentang pendaftaran budak.
    3. Pada tahun 1820 diatur tentang pajak atas pemilihan budak.
    4. Pada tahun 1829 dikeluarkan peraturan tentang larangan mengangkat budak yang masih anak-anak.
    5. Pada tahun 1833 dibuatiah aturan tentang keharusan mendaftarkan anak dari para budak.
    6. Pada tahun 1834 dibuatiah aturan tentang penggantian nama para budak.
    7. Pada tahun 1848 dibuatlah peraturan tentang kebebasan perbudakan bagi pelaut.
    Baru pada tahun 1854 dalam Regelingsreglement (RR) 1854 pasal 115 117 yang kemudian pasal-pasal 169 sampai menjadi sampai 171 Indische Staatregeling (IS) 1926, dengan tegas ditetapkan bahwa perbudakan dihapuskan.

    Pekerja Rodi
    Pada kerajaan kerajaan di Jawa, rodi dilakukan untuk kepentingan raja dan anggota keluarganya, para pembesar, para kepala dan pegawai, namun melupakan pekerjaan untuk kepentingan pembuatan pemeliharaan jalan, dan juga jembatan, dan tidak umum seperti jalan, Lain sebagainya. Dalam hukum perburuhan dikenal dengan adanya Pancakrida Hukum Perburuhan yang merupakan perjuangan yang harus dicapai, yakni:
    1. Membebaskan manusia Indonesia perbudakan, perhambaan.
    2. Pembebasan manusia Indonesia dari rodi atau kerja paksa.
    3. Pembebasan buruh / pekerja Indonesia dari Poenale Sanksi.
    4. Pembebasan buruh / pekerja Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan.
    5. Memberikan posisi yang seimbang antara buruh/pekerja dan pengusaha.

    Kehadiran undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah memberikan nuansa baru dalam khazanah hukum perburuhan atau ketenagakerjaan yaitu:
    1. Mensejajarkan istilah buruh atau pekerja istilah majikan diganti menjadi pengusaha dan pemberi kerja.
    2. Menggantikan Istilah perjanjian perburuhan kesepakatan kerja bersama (PKB) yang berupaya diganti dengan alasan bahwa perjanjlan perburuhan berasal darl negara liberal.
    3. Kesetaraan antara pekerja pria dan wanita khususnya untuk bekerja pada malam.

  8. Muhamad Ridho Gusnanda says:

    Nama : Muhamad Ridho Gusnanda Pratama
    NPM : 20211150
    Hukum Tenaga Kerja
    Kesimpulan : Pertemuan ke 3
    rangkuman pertemuan 3
    sejarah hukum perburuhan

    * perburuhan pertama kali muncul di eropa sebagai reaksi atas perubahan-perubahan yang di munculkan revolusi industri yakni adanya penemuan mesin (tenaga) uap di inggris sekitar 1750.

    * secara tradisional pekerjaan di bidang agrikultur di selenggarakan mengikuti sistem feodalistik. pekerja atau buruh mengerjakan tanah milik tuan tanah dan menghidupi dari hasil olahan ladang yang di kerjakaan sendiri.

    * revolusi prancis 1795 simbol tuntutan dari kelompok baru masyarakat modern dari mulai muncul.

    *tahun 1900 an , beberapa negara eropa memoderenisasi legislasi perihal atau perjanjian kerja yang sebelumnya di landaskan pada konsep-konsep dari hukum romawi.salah satu prinsipnya yaitu bahwa buruh dan pekerja adalah pihak yang lemah dan sebab itu memerlukan perlindungan hukum.

    * secara kolektif bernegosiasi dengan majikan dalam kedudukan kurabg lebih setara dan dengan demikian di perkenalkan pertama kali konsep perjanjian atau kesepakatan kerja bersama (collective agreement).

    * hugo sainzhermer, guru besar hukum dari jerman adalah yang pertama kali mengembangkan konsep kesepakatan kerja bersama dan mendorong legislasinya.

    * dalam perjanjian perdamaian (the peace treaty of veisailles) tahun 1919 di bentuklah the international lanour organization (ILO).

    * negara hukum klasik , selain jaminan pemilihan individu juga di jamin kebebasan bersaing dan melakukan perjanjian kontrak
    1. perbudakan
    di awali dengan masa zaman perbudakan,rodi, dan panole sanksi. perbudakan adalah suatu peristiwa dimana seseorang di sebut tidak melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain.
    2. pekerja rodi
    pada kerajaan-kerajaan dijawa rodi di lakukan untuk kepentingan kerajaan dan anggota keluarganya, para pembesar, para kepala, dan pegawai namun tidak mengerjakan pekerjaan umum seperti jalan, jembatan dan lainnya tetapi untuk kepentingan VOC seperti pabrik,gudang,benteng,jalan dan lainnya. hendrik william daendels adalah orang yang tersohor karena kerja paksanya untuk membuat jalan dari anyer sampai banyuwangi.
    3. ponale sanctie
    awal tahun 1870 lahirlah agrarische wet ( uu agraria) yang mendorong tumbuhnya perkebunan swasta yang besar. buruh yang dengan alasan dapat di terima meninggalkan atau menolak pekerjaan di denda Rp.16 dan Rp.25 dengan kerja paksa selama 7-12 hari yang di namakan ponale sanctie.

    *pancakrida hukum pemburuhan
    1. membebaskan manusia indonesia dari perbudakan dan perhambaan
    2. pembebasan manusia indonesia dari rodi dan kerja paksa
    3. pembebasan buruh/pekerja indonesia dari ponale sanksi
    4. pembebasan buruh atau pekerja indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan
    5. memberikan posisi yang seimbang antara buruh,pekerja dan pengusaha

    * landasan normatif perburuhan
    UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan pasal 27 ayat 2di pertegas dalam amandemen kedua bab XA tentang hak asasi manusia pasal 28A-28J sebelumnya juga sudah di tetapkan dalam UU no 30 tahun1999 tentang HAM pasal 38 ayat 2

    * intervensi pemerintah dari sifat hukum perburuhan
    kuhper memandang pekerja sebagai barang yang apabila tidak berproduksi tidak di bayar dan di upah di sebutkan dalam pasal 1602 kuhper

    *tujuan campur tangan pemerintah dalam perburuhan adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil karena peraturan perundang-undangan memberi hak bagi buruh/pekerja sebagai manusia yang utuh karena itu harus di lindungi baik kesehatan,keselamatan dan lainnya.

  9. Priskalia Anggraini says:

    Nama : Priskalia Anggraini
    Npm : 20211167
    Kesimpulan
    Buruh atau pekerja adalah pihak yang lemah dan sebab itu memerlukan perlindungan hukum pada tahun 1919 dibentuklah lLO dalam perjanjian perdamaian dunia ke-2 bukti kekurangan atau keburukan dari tipe liberal atau negara hukum klasik.
    1. perbudakan pasal 115 RR menetapkan paling lama pada tahun 1860 perbudakan harus
    2. Dua kerja rodi di desa diatur dalam pasal 523 KUHP
    3. Poenale santie
    Hukuman perburuan yang harus dicapai
    1. membebaskan manusia Indonesia dalam perbudakan
    2.pembebasan manusia dari kerja rodi atau paksa
    3. pembebasan buruh atau pekerja Indonesia dari penjelasan
    4. pembebasan buruh dari ketakutan kehilangan pekerjaan
    5.memberikan posisi
    Tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan adalah untuk mewujudkan perburuan yang adil karena aturan perundang-undangan perubahan perundang-undangan hak dan bagi buruh atau pekerja sebagai manusia yang utuh harus dilindungi baik menyangkut keselamatannya upah yang lain dan sebagainya.
    Kehadiran undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah memberikan nuansa baru dalam khazanah hukum perburuhan atau ketatanegaraan yaitu
    1. Mensejahterakan istilah buruh atau pekerja istilah majikan mendapatkan pengusaha dan pemberian kerja
    2. menggantikan istilah perjanjian perburuhan kesepakatan bersama PKB yang berupaya digantikan dengan alasan bahwa perjanjian perburuan berasal dari negara.
    3. Kesetaraan antara pekerja pria dan wanita khusus untuk bekerja pada malam hari
    4. memberikan sanksi yang memadai serta menggunakan batasan minimum dan maksimum
    5. mengatur mengenai sanksi administratif mulai dari teguran tertulis pembatasan pendaftaran penghentian sementara sebagai alat produksi.

  10. Ade armanda febri yanta says:

    Nama : Ade armanda febri yanta
    Npm : 20211143

    Kesimpulan :

    Sejarah hukum perburuhan Hukum perburuhan pertama kali di Eropa dengan adanya penemuan mesin uap di Inggris pada tahun 1950. pada Revolusi Prancis pada tahun
    1795 menjadi simbol baru pada masyarakat modern. Setiap warga negara dan kebebasan
    berdagang, Revolusi industri munculnya zaman mekanisasi yang tidak dikenal, Pada tahun 1990, beberapa negara eropa memodernisasi legislasi yang sebelumnya dilandasi konsep-konsep dari hukum Romawi Pada tahun 1919 dibentuknya The International Labour Organization (ILO) yang menaungin kepentingan buruh di dunia.

    Di Indonesia dalam literatur hukum perburuhan diawali dengan masa yang suram, yaitu:
    1. Zaman Perbudakan
    Melakukan pekerjaan dibawah naungan orang lain,
    2. Rodi (kerja paksa).

  11. Nama : Asni putri tasya wijaya
    Npm : 20211160
    Kesimpulan :
    Sejarah Hukum Perburuhan
    Hukum perburuhan muncul pertama kali di eropa sebagai reaksi atas perubahan-perubahan yang di munculkan revolusi industri yakni adanya penemuan mesin (tenaga) uap di inggris sekitar 1750. Secara tradisional pekerjaan di bidang agrikultur di selenggarakan mengikuti sistem feodalistik. pekerja atau buruh mengerjakan tanah milik tuan tanah dan menghidupi dari hasil olahan ladang yang di kerjakaan sendiri. Revolusi prancis 1795 simbol tuntutan dari kelompok baru masyarakat modern dari mulai muncul.
    Sekitar tahun 1900 an , beberapa negara eropa memoderenisasi legislasi perihal atau perjanjian kerja yang sebelumnya di landaskan pada konsep-konsep dari hukum romawi. Satu prinsip baru yaitu bahwa buruh dan pekerja adalah pihak yang lemah dan sebab itu memerlukan perlindungan hukum.
    Secara kolektif bernegosiasi dengan majikan dalam kedudukan kurabg lebih setara dan dengan demikian di perkenalkan pertama kali konsep perjanjian atau kesepakatan kerja bersama (collective agreement).
    Hugo sainzhermer, guru besar hukum dari jerman adalah yang pertama kali mengembangkan konsep kesepakatan kerja bersama dan mendorong legislasinya.
    Dalam perjanjian perdamaian (the peace treaty of veisailles) tahun 1919 dibentuklah the international lanour organization (ILO).
    Dalam Negara hukum klasik, selain jaminan pemilihan individu, juga dijamin kebebasan bersaing dan melakukan perjanjian kontrak (Freedom Of Contract).
    Adapun sebagian bukti keburukan dan kekurangan dari tipe Negara liberalis atau Negara hukum klasik.
    A. Perbudakan
    Perbudakan adalah suatu peristiwa dimana seseorang disebut budak melakukan pekerjaan dibawah pimpinan orang lain, dan tidak memiliki hak apapun.

    B. Pekerja Rodi
    Di Kerajaan-kerajaan jawa, rodi di lakukan untuk kepentingan kerajaan dan anggota keluarganya, para pembesar, para kepala, dan pegawai namun tidak mengerjakan pekerjaan umum seperti jalan, jembatan dan lainnya tetapi untuk kepentingan VOC seperti pabrik, gudang, benteng, jalan, dll.

    C. Poenale Sanctie
    Pada tahun 1870 lahirlah Agrarische Wet ( UU Agraria) yang mendorong tumbuhnya perkebunan swasta yang besar. buruh yang dengan alasan dapat di terima meninggalkan atau menolak pekerjaan di denda Rp.16,- dan Rp.25,- dengan kerja paksa selama 7-12 hari yang di namakan ponale sanctie.

    Tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan adalah untuk mewujudkan perburuan yang adil karena aturan perundang-undangan perubahan perburuhan memberikan hak bagi buruh atau pekerja sebagai manusia yang utuh karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatannya upah yang layak dan sebagainya.

  12. siti nurhaliza says:

    nama : siti nurhaliza
    npm : 20211158

    Kesimpulan sejarah hukum perbudakan:
    -Hukum perburuhan pertama kali di Eropa dengan adanya penemuan mesin lebih Inggris pada tahun 1950
    -revolusi Perancis pada tahun 1795 menjadi simbol baru pada masyarakat modern. Setiap warga negara dan kebebasan berdagang
    -revolusi industri munculnya jaman mekanisasi yang tidak dikenal
    -pada tahun 1919 dibentuknya the international labour organisation yang disebut ILO yang menaungi kepentingan buruh dunia
    -di Indonesia dalam literatur hukum perburuhan diawali dengan masa yang suram yaitu:
    1. sama orang jaman perbudakan atau melakukan pekerjaan di bawah Nawungan orang lain
    2. rodi atau kerja paksa
    3. panel sanksi atau menghukum kulinya dengan cara yang tidak layak dan dikenakan denda
    dalam hukum perburuhan dikenal dengan adanya Pancakrida hukum perburuhan yang merupakan perjuangan yang harus dicapai yaitu membebaskan rakyat Indonesia dari perbudakan
    -bebaskan rakyat Indonesia dari perbudakan, perbudakan
    -pembebasan bangsa Indonesia dari rodi atau kerja paksa
    -pembebasan buruh atau pekerja Indonesia dari poenale
    -karena ininya habiskan masa berlaku ini pembebasan buruh atau pekerja Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan

  13. Elsa Septi Berliana says:

    Hukum Perburuhan muncul pertama kali di Eropa sedangkan Perbudakan di Indonesia (Hinda Belanda) dalam literature hukum perburuhan, riwayat hubungan perburuhan diawali dengan suatu massa yang sangat yakni zaman perbudakan, rodi, dan ponale sanksi. Perbudakan adalah sutu peristiwa dimana seseorang disebut budak melakukan pekerjaan dibawah pimpinan orang lain.

    Di Indonesia riwayat hubungan perburuhan di awali dengan:
    1.Perbudakan
    Perbudakan adalah suatu peristiwa di mana seseorang disebut budak, melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain.

    2. Pekerja rodi
    Pada kerajaan kerajaan di Jawa, rodi dilakukan untuk kepentingan raja dan anggota keluarganya, para pembesar, para kepala, dan pegawai namun tidak melupakan pekerjaan untuk kepentingan umum seperti pembuatan, jalan pemeliharaan, dan juga jembatan dan lain sebagainya.
    Inilah yang dinamakan poenale sanctie. Dalam hukum perburuhan dikenal denga adanya Pancakrida Hukum Perburuhan yang merupakan perjuangan yang harus dicapai, yakni:
    1. Membebaskan manusia Indonesia perbudakan, perhambaan.
    2. Pembebasan manusia Indonesia dari rodi atau kerja paksa.
    3. Pembebasan buruh / pekerja Indonesia dari Poenale Sanksi.
    4. Pembebasan buruh / pekerja Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan.
    5. Memberikan posisi yang seimbang antara buruh/pekerja dan pengusaha.

    3.Peonalesanctie
    Tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil karena peraturan perundang undangan, perubahan perguruan memberikan hak bagi buruh atau pekerja sebagai manusia yang utuh karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatan nya kesehatannya dan upah yang layak.

  14. MUHAMMAD BRILLIAN DEWA GHAZY says:

    Nama : M. Brillian Dewa Ghazy
    Npm: 20211265
    Kesimpulan :
    Hukum Perburuhan pertama kali di Eropa dengan adanya penemuan mesin uap di Inggris pada tahun 1950 pada Revolusi Prancis di tahun 1795. Menjadi simbol baru pada masyarakat modern. Setiap warga negara dan kebebasan berdagang. Revolusi Industri munculnya zaman mekanisasi yang tidak dikenal.
    Pada tahun 1919 dibentuknya the International Labour Organization (ILO) yang menaungi kepentingan buruh dunia di Indonesia dalam literatur hukum perburuhan. Diawali dengan masa yang suram, yaitu :
    1. Zaman perbudakan ( melakukan pekerjaan dibah naungan orang lain )
    2. Rodi ( kerja paksa )

  15. andrean ali rahman (20211450) says:

    NAMA : andrean ali rahman
    NPM : 20211450

    Sejarah hukum perburuhan
    Hukum Perburuhan muncul pertama kali di Eropa sedangkan Perbudakan di Indonesia (Hinda Belanda) dalam literature hukum perburuhan, riwayat hubungan perburuhan diawali dengan suatu massa yang sangat yakni zaman perbudakan, rodi, dan ponale sanksi. Perbudakan adalah sutu peristiwa dimana seseorang disebut budak melakukan pekerjaan dibawah pimpinan orang lain. Adanya revolusi industri adalah banyak nya tenaga kerja yg bekerja dengan resiko yg tinggi dan pendapatan yg rendah,
    Sehingga buruh dan pekerja adalah pihak yg lemah.
    Adapun colectif agreement parah buruh dapat melakukan negoisasi,
    Sementara negara hukum klasik dan liberal hanya akan menyengserakan buruh,
    Pada tahun 1819 zaman hindia belanda berlaku nya pendaftaran budak dan adanya kerja rodi
    Pada thn 1870
    Dalam hukum perburuhan dikenal adanya pancakrida hukum perburuhan yg merupakan perjuangan yg harus dicapai yakni:
    1.membebaskan manusia indonesia dr perbudakan
    2.pembebasan manusia dari rodi/kerja paksa
    3.pembebasan buruh pekerja indonesia dari sanksi poenale
    4.pembebasan buruh indonesia dr ketakutan kehilangan pekerjaan
    5.memberikan posisi yg seimbang antara pekerja dan pengusaha
    Dan juga ditegaskan uu 39 thn 1999 HAM
    Ayat 2 bahwa setiap org dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syarat2 ketenagakerjaan yg adil.

  16. Sejarah hukum perburuhan
    Adanya revolusi industri adalah banyak nya tenaga kerja yg bekerja dengan resiko yg tinggi dan pendapatan yg rendah,
    Sehingga buruh dan pekerja adalah pihak yg lemah.
    Adapun colectif agreement parah buruh dapat melakukan negoisasi,
    Sementara negara hukum klasik dan liberal hanya akan menyengserakan buruh,
    Pad taahun 1819 zaman hindia belanda berlaku nya pendaftaran budak dan adanya kerja rodi
    Pada thn 1870
    Dalam hukum perburuhan dikenal adanya pancakrida hukum perburuhan yg merupakan perjuangan yg harus dicapai yakni:
    1.membebaskan manusia indonesia dr perbudakan
    2.pembebasan manusia dari rodi/kerja paksa
    3.pembebasan buruh pekerja indonesia dari sanksi poenale
    4.pembebasan buruh indonesia dr ketakutan kehilangan pekerjaan
    5.memberikan posisi yg seimbang antara pekerja dan pengusaha
    Dan juga ditegaskan uu 39 thn 1999 HAM
    Ayat 2 bahwa setiap org dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syarat2 ketenagakerjaan yg adil.

  17. diva alisti qhalos hakiki says:

    Sejarah hukum perburuhan
    Adanya revolusi industri adalah banyak nya tenaga kerja yg bekerja dengan resiko yg tinggi dan pendapatan yg rendah,
    Sehingga buruh dan pekerja adalah pihak yg lemah.
    Adapun colectif agreement parah buruh dapat melakukan negoisasi,
    Sementara negara hukum klasik dan liberal hanya akan menyengserakan buruh,
    Pad taahun 1819 zaman hindia belanda berlaku nya pendaftaran budak dan adanya kerja rodi
    Pada thn 1870
    Dalam hukum perburuhan dikenal adanya pancakrida hukum perburuhan yg merupakan perjuangan yg harus dicapai yakni:
    1.membebaskan manusia indonesia dr perbudakan
    2.pembebasan manusia dari rodi/kerja paksa
    3.pembebasan buruh pekerja indonesia dari sanksi poenale
    4.pembebasan buruh indonesia dr ketakutan kehilangan pekerjaan
    5.memberikan posisi yg seimbang antara pekerja dan pengusaha
    Dan juga ditegaskan uu 39 thn 1999 HAM
    Ayat 2 bahwa setiap org dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syarat2 ketenagakerjaan yg adil.

  18. Fayza rizki says:

    Fayza rizki
    20211221
    Sejarah hukum perburuhan
    Adanya revolusi industri adalah banyak nya tenaga kerja yg bekerja dengan resiko yg tinggi dan pendapatan yg rendah,
    Sehingga buruh dan pekerja adalah pihak yg lemah.
    Adapun colectif agreement parah buruh dapat melakukan negoisasi,
    Sementara negara hukum klasik dan liberal hanya akan menyengserakan buruh,
    Pad taahun 1819 zaman hindia belanda berlaku nya pendaftaran budak dan adanya kerja rodi
    Pada thn 1870
    Dalam hukum perburuhan dikenal adanya pancakrida hukum perburuhan yg merupakan perjuangan yg harus dicapai yakni:
    1.membebaskan manusia indonesia dr perbudakan
    2.pembebasan manusia dari rodi/kerja paksa
    3.pembebasan buruh pekerja indonesia dari sanksi poenale
    4.pembebasan buruh indonesia dr ketakutan kehilangan pekerjaan
    5.memberikan posisi yg seimbang antara pekerja dan pengusaha
    Dan juga ditegaskan uu 39 thn 1999 HAM
    Ayat 2 bahwa setiap org dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syarat2 ketenagakerjaan yg adil.

  19. Sejarah hukum perburuhan
    Adanya revolusi industri adalah banyak nya tenaga kerja yg bekerja dengan resiko yg tinggi dan pendapatan yg rendah,
    Sehingga buruh dan pekerja adalah pihak yg lemah.
    Adapun colectif agreement parah buruh dapat melakukan negoisasi,
    Sementara negara hukum klasik dan liberal hanya akan menyengserakan buruh,
    Pad taahun 1819 zaman hindia belanda berlaku nya pendaftaran budak dan adanya kerja rodi
    Pada thn 1870
    Dalam hukum perburuhan dikenal adanya pancakrida hukum perburuhan yg merupakan perjuangan yg harus dicapai yakni:
    1.membebaskan manusia indonesia dr perbudakan
    2.pembebasan manusia dari rodi/kerja paksa
    3.pembebasan buruh pekerja indonesia dari sanksi poenale
    4.pembebasan buruh indonesia dr ketakutan kehilangan pekerjaan
    5.memberikan posisi yg seimbang antara pekerja dan pengusaha
    Dan juga ditegaskan uu 39 thn 1999 HAM
    Ayat 2 bahwa setiap org dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syarat2 ketenagakerjaan yg adil.

  20. Sejarah hukum perburuhan
    Adanya revolusi industri adalah banyak nya tenaga kerja yg bekerja dengan resiko yg tinggi dan pendapatan yg rendah,
    Sehingga buruh dan pekerja adalah pihak yg lemah.
    Adapun colectif agreement parah buruh dapat melakukan negoisasi,
    Sementara negara hukum klasik dan liberal hanya akan menyengserakan buruh,
    Pad taahun 1819 zaman hindia belanda berlaku nya pendaftaran budak dan adanya kerja rodi
    Pada thn 1870
    Dalam hukum perburuhan dikenal adanya pancakrida hukum perburuhan yg merupakan perjuangan yg harus dicapai yakni:
    1.membebaskan manusia indonesia dr perbudakan
    2.pembebasan manusia dari rodi/kerja paksa
    3.pembebasan buruh pekerja indonesia dari sanksi poenale
    4.pembebasan buruh indonesia dr ketakutan kehilangan pekerjaan
    5.memberikan posisi yg seimbang antara pekerja dan pengusaha
    Dan juga ditegaskan uu 39 thn 1999 HAM
    Ayat 2 bahwa setiap org dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syarat2 ketenagakerjaan yg adil.

  21. Nama : Renia Pragusta Putri
    Npm : 20211255

    Kesimpulan,
    a. Hukum perburuhan pertama kali dengan adanya penemuan mesin uap di Inggris tahun 1950.
    b. Revolusi Prancis menjadi simbol pada masyarakat modern.
    c. Revolusi industri bersamaan dengan munculnya zaman mekanisasi yang tidak dikenal.
    d. Pada 1990, beberapa negara eropa memodernisasi legislasi yang sebelumnya dilandasi konsep dari hukum Romawi.
    e. Pada 1919 dibentuk The International Labour Organization (ILO) yang menaungin kepentingan buruh di dunia.
    f. Di Indonesia dalam literatur hukum perburuhan diawali dengan masa yang suram:
    1. Zaman Perbudakan, bekerja di bawah naungan orang lain.
    2. Kerja Rodi (Kerja Paksa)
    3. Ponale sanksi, menghukum kulinya dengan cara yang tidak layak dan dikenakannya denda.

    Dalam hukum perburuhan dikenal adanya Pancakrida Hukum Perburuhan yang merupakan perjuangan yang harus dicapai,
    – Membebaskan rakyat Indonesia dari perbudakan.
    – Membebaskan rakyat Indonesia dari perbudakan, perbudakan.
    – Pembebasan bangsa Indonesia dari rodi atau kerja paksa.
    – Pembebasan buruh/pekerja Indonesia dari Poenale Sanksi.
    – Pembebasan buruh/pekerja Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan.

    Intervensi Pemerintah dan Sifat Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan KUH Perdata memandang pekerja sebagai “barang”, apabila tidak berproduksi tidak dibayar/diupah. Tujuan hukum perburuhan untuk menciptakan keadilan sosial di bidang perburuhan akan sangat sulit tercapai karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai pihak yang lemah (Homo Hominis Lopus).

  22. Sejarah Hukum Perburuhan
    Hukum perburuhan muncul pertama kali di eropa sebagai reaksi atas perubahan-perubahan yang di munculkan revolusi industri yakni adanya penemuan mesin (tenaga) uap di inggris sekitar 1750. Secara tradisional pekerjaan di bidang agrikultur di selenggarakan mengikuti sistem feodalistik. pekerja atau buruh mengerjakan tanah milik tuan tanah dan menghidupi dari hasil olahan ladang yang di kerjakaan sendiri. Revolusi prancis 1795 simbol tuntutan dari kelompok baru masyarakat modern dari mulai muncul.
    Sekitar tahun 1900 an , beberapa negara eropa memoderenisasi legislasi perihal atau perjanjian kerja yang sebelumnya di landaskan pada konsep-konsep dari hukum romawi. Satu prinsip baru yaitu bahwa buruh dan pekerja adalah pihak yang lemah dan sebab itu memerlukan perlindungan hukum.
    Secara kolektif bernegosiasi dengan majikan dalam kedudukan kurabg lebih setara dan dengan demikian di perkenalkan pertama kali konsep perjanjian atau kesepakatan kerja bersama (collective agreement).
    Hugo sainzhermer, guru besar hukum dari jerman adalah yang pertama kali mengembangkan konsep kesepakatan kerja bersama dan mendorong legislasinya.
    Dalam perjanjian perdamaian (the peace treaty of veisailles) tahun 1919 dibentuklah the international lanour organization (ILO).
    Dalam hukum perburuhan dikenal adanya pancakrida hukum perburuhan yg merupakan perjuangan yg harus dicapai yakni:
    1.membebaskan manusia indonesia dr perbudakan
    2.pembebasan manusia dari rodi/kerja paksa
    3.pembebasan buruh pekerja indonesia dari sanksi poenale
    4.pembebasan buruh indonesia dr ketakutan kehilangan pekerjaan
    5.memberikan posisi yg seimbang antara pekerja dan pengusaha

    Hukum Perburuhan muncul pertama kali di Eropa sedangkan Perbudakan di Indonesia (Hinda Belanda) dalam literature hukum perburuhan, riwayat hubungan perburuhan diawali dengan suatu massa yang sangat yakni zaman perbudakan, rodi, dan ponale sanksi. Perbudakan adalah sutu peristiwa dimana seseorang disebut budak melakukan pekerjaan dibawah pimpinan orang lain.
    1. Pemerintah Hindia Belanda saat itu (1817), mengetahul adanya perbudakan ini, namun bukannya melarang, tetapi memberikan sanksi untuk tidak mendatangkan budak dari luar jawa
    2. Pada tahun 1819 dikeluarkan peraturan tentang pendaftaran budak.
    3. Pada tahun 1820 diatur tentang pajak atas pemilihan budak.
    4. Pada tahun 1829 dikeluarkan peraturan tentang larangan mengangkat budak yang masih anak-anak.
    5. Pada tahun 1833 dibuatiah aturan tentang keharusan mendaftarkan anak dari para budak.
    6. Pada tahun 1834 dibuatiah aturan tentang penggantian nama para budak.
    7. Pada tahun 1848 dibuatlah peraturan tentang kebebasan perbudakan bagi pelaut.
    Baru pada tahun 1854 dalam Regelingsreglement (RR) 1854 pasal 115 117 yang kemudian pasal-pasal 169 sampai menjadi sampai 171 Indische Staatregeling (IS) 1926, dengan tegas ditetapkan bahwa perbudakan dihapuskan.

  23. Sejarah Hukum Perburuhan
    Hukum perburun muncul pertama kali di eropa sebagai reaksi atas perubahan-perubahan yang di munculkan revolusi industri yakni adanya penemuan mesin (tenaga) uap di inggris sekitar 1750. Secara tradisional pekerjaan di bidang agrikultur di selenggarakan mengikuti sistem feodalistik. pekerja atau buruh mengerjakan tanah milik tuan tanah dan menghidupi dari hasil olahan ladang yang di kerjakaan sendiri. Revolusi prancis 1795 simbol tuntutan dari kelompok baru masyarakat modern dari mulai muncul.
    Sekitar tahun 1900 an . Satu prinsip baru yaitu bahwa buruh dan pekerja adalah pihak yang lemah dan sebab itu memerlukan perlindungan hukum.
    Secara kolektif bernegosiasi dengan majikan dalam kedudukan kurabg lebih setara dan dengan demikian di perkenalkan pertama kali konsep perjanjian atau kesepakatan kerja bersama (collective agreement).
    Hugo sainzhermer, guru besar hukum dari jerman adalah yang pertama kali mengembangkan konsep kesepakatan kerja bersama dan mendorong legislasinya.
    Dalam perjanjian perdamaian (the peace treaty of veisailles) tahun 1919 dibentuklah the international lanour organization (ILO).
    Dalam hukum perburuhan dikenal adanya pancakrida hukum perburuhan yg merupakan perjuangan yg harus dicapai yakni:
    1.membebaskan manusia indonesia dr perbudakan.
    2.pembebasan manusia dari rodi/kerja paksa.
    3.pembebasan buruh pekerja indonesia dari sanksi poenale.
    4.pembebasan buruh indonesia dr ketakutan kehilangan pekerjaan.
    5.memberikan posisi yg seimbang antara pekerja dan pengusaha.

    Hukum Perburuhan muncul pertama kali di Eropa sedangkan Perbudakan di Indonesia (Hinda Belanda) dalam literature hukum perburuhan, riwayat hubungan perburuhan diawali dengan suatu massa yang sangat yakni zaman perbudakan, rodi, dan ponale sanksi. Perbudakan adalah sutu peristiwa dimana seseorang disebut budak melakukan pekerjaan dibawah pimpinan orang lain.
    1. Pemerintah Hindia Belanda saat itu (1817), mengetahul adanya perbudakan ini, namun bukannya melarang, tetapi memberikan sanksi untuk tidak mendatangkan budak dari luar jawa.
    2. Pada tahun 1819 dikeluarkan peraturan tentang pendaftaran budak.
    3. Pada tahun 1820 diatur tentang pajak atas pemilihan budak.
    4. Pada tahun 1829 dikeluarkan peraturan tentang larangan mengangkat budak yang masih anak-anak.
    5. Pada tahun 1833 dibuatiah aturan tentang keharusan mendaftarkan anak dari para budak.
    6. Pada tahun 1834 dibuatiah aturan tentang penggantian nama para budak.
    7. Pada tahun 1848 dibuatlah peraturan tentang kebebasan perbudakan bagi pelaut.
    Baru pada tahun 1854 dalam Regelingsreglement (RR) 1854 pasal 115 117 yang kemudian pasal-pasal 169 sampai menjadi sampai 171 Indische Staatregeling (IS) 1926, dengan tegas ditetapkan bahwa perbudakan dihapuskan.

  24. Fadian Akbar Wisnugraha says:

    Nama: Fadian Akbar Wisnugraha
    Npm: 18211064

    Sejarah Hukum Perburuhan
    Hukum perburun muncul pertama kali di eropa sebagai reaksi atas perubahan-perubahan yang di munculkan revolusi industri yakni adanya penemuan mesin (tenaga) uap di inggris sekitar 1750. Secara tradisional pekerjaan di bidang agrikultur di selenggarakan mengikuti sistem feodalistik. pekerja atau buruh mengerjakan tanah milik tuan tanah dan menghidupi dari hasil olahan ladang yang di kerjakaan sendiri. Revolusi prancis 1795 simbol tuntutan dari kelompok baru masyarakat modern dari mulai muncul.
    Sekitar tahun 1900 an . Satu prinsip baru yaitu bahwa buruh dan pekerja adalah pihak yang lemah dan sebab itu memerlukan perlindungan hukum.
    Secara kolektif bernegosiasi dengan majikan dalam kedudukan kurabg lebih setara dan dengan demikian di perkenalkan pertama kali konsep perjanjian atau kesepakatan kerja bersama (collective agreement).
    Hugo sainzhermer, guru besar hukum dari jerman adalah yang pertama kali mengembangkan konsep kesepakatan kerja bersama dan mendorong legislasinya.
    Dalam perjanjian perdamaian (the peace treaty of veisailles) tahun 1919 dibentuklah the international lanour organization (ILO).
    Dalam hukum perburuhan dikenal adanya pancakrida hukum perburuhan yg merupakan perjuangan yg harus dicapai yakni:
    1.membebaskan manusia indonesia dr perbudakan.
    2.pembebasan manusia dari rodi/kerja paksa.
    3.pembebasan buruh pekerja indonesia dari sanksi poenale.
    4.pembebasan buruh indonesia dr ketakutan kehilangan pekerjaan.
    5.memberikan posisi yg seimbang antara pekerja dan pengusaha.

    Hukum Perburuhan muncul pertama kali di Eropa sedangkan Perbudakan di Indonesia (Hinda Belanda) dalam literature hukum perburuhan, riwayat hubungan perburuhan diawali dengan suatu massa yang sangat yakni zaman perbudakan, rodi, dan ponale sanksi. Perbudakan adalah sutu peristiwa dimana seseorang disebut budak melakukan pekerjaan dibawah pimpinan orang lain.
    1. Pemerintah Hindia Belanda saat itu (1817), mengetahul adanya perbudakan ini, namun bukannya melarang, tetapi memberikan sanksi untuk tidak mendatangkan budak dari luar jawa.

    2. Pada tahun 1819 dikeluarkan peraturan tentang pendaftaran budak.

    3. Pada tahun 1820 diatur tentang pajak atas pemilihan budak.

    4. Pada tahun 1829 dikeluarkan peraturan tentang larangan mengangkat budak yang masih anak-anak.

    5. Pada tahun 1833 dibuatiah aturan tentang keharusan mendaftarkan anak dari para budak.

    6. Pada tahun 1834 dibuatiah aturan tentang penggantian nama para budak.

    7. Pada tahun 1848 dibuatlah peraturan tentang kebebasan perbudakan bagi pelaut.
    Baru pada tahun 1854 dalam Regelingsreglement (RR) 1854 pasal 115 117 yang kemudian pasal-pasal 169 sampai menjadi sampai 171 Indische Staatregeling (IS) 1926, dengan tegas ditetapkan bahwa perbudakan dihapuskan.

  25. Muhammad Farhan says:

    Nama: Muhammad Farhan
    NPM:20211178

    Hukum Perburuhan muncul pertama kali di Eropa sedangkan Perbudakan di Indonesia (Hinda Belanda) dalam literature hukum perburuhan, riwayat hubungan perburuhan diawali dengan suatu massa yang sangat yakni zaman perbudakan, rodi, dan ponale sanksi. Perbudakan adalah sutu peristiwa dimana seseorang disebut budak melakukan pekerjaan dibawah pimpinan orang lain.
    1. Pemerintah Hindia Belanda saat itu (1817), mengetahul adanya perbudakan ini, namun bukannya melarang, tetapi memberikan sanksi untuk tidak mendatangkan budak dari luar jawa
    2. Pada tahun 1819 dikeluarkan peraturan tentang pendaftaran budak.
    3. Pada tahun 1820 diatur tentang pajak atas pemilihan budak.
    4. Pada tahun 1829 dikeluarkan peraturan tentang larangan mengangkat budak yang masih anak-anak.
    5. Pada tahun 1833 dibuatiah aturan tentang keharusan mendaftarkan anak dari para budak.
    6. Pada tahun 1834 dibuatiah aturan tentang penggantian nama para budak.
    7. Pada tahun 1848 dibuatlah peraturan tentang kebebasan perbudakan bagi pelaut.
    Baru pada tahun 1854 dalam Regelingsreglement (RR) 1854 pasal 115 117 yang kemudian pasal-pasal 169 sampai menjadi sampai 171 Indische Staatregeling (IS) 1926, dengan tegas ditetapkan bahwa perbudakan dihapuskan.

    Pekerja Rodi
    Pada kerajaan kerajaan di Jawa, rodi dilakukan untuk kepentingan raja dan anggota keluarganya, para pembesar, para kepala dan pegawai, namun melupakan pekerjaan untuk kepentingan pembuatan pemeliharaan jalan, dan juga jembatan, dan tidak umum seperti jalan, Lain sebagainya. Dalam hukum perburuhan dikenal dengan adanya Pancakrida Hukum Perburuhan yang merupakan perjuangan yang harus dicapai, yakni:
    1. Membebaskan manusia Indonesia perbudakan, perhambaan.
    2. Pembebasan manusia Indonesia dari rodi atau kerja paksa.
    3. Pembebasan buruh / pekerja Indonesia dari Poenale Sanksi.
    4. Pembebasan buruh / pekerja Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan.
    5. Memberikan posisi yang seimbang antara buruh/pekerja dan pengusaha.

    Kehadiran undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah memberikan nuansa baru dalam khazanah hukum perburuhan atau ketenagakerjaan yaitu:
    1. Mensejajarkan istilah buruh atau pekerja istilah majikan diganti menjadi pengusaha dan pemberi kerja.
    2. Menggantikan Istilah perjanjian perburuhan kesepakatan kerja bersama (PKB) yang berupaya diganti dengan alasan bahwa perjanjlan perburuhan berasal darl negara liberal.
    3. Kesetaraan antara pekerja pria dan wanita khususnya untuk bekerja pada malam.

  26. Marsanda putri 20211174 says:

    Hukum perburuhan muncul pertama kali di Eropa sebagai reaksi atas perubahan-perubahan yang dimunculkan revolusi industri yakni adanya penemuan mesin atau tenaga uap di Inggris sekitar 1750 membuka peluang besar untuk memproduksi barang atau jasa dalam skala besar. Negara hukum klasik yang mengagung-agungkan kebebasan dan keadilan malah menimbulkan penderitaan rakyat.
    A. Perbudakan
    Di Indonesia Hindia Belanda dalam literatur hukum pemburuan riwayat hubungan perburuan diawali dengan suatu masa yang sangat yakni zaman perbudakan Rodi dan ponale sanksi perbudakan adalah suatu peristiwa di mana seseorang disebut budak melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain.
    B. Pekerja rodi
    Pada kerajaan-kerajaan di Jawa Roli dilakukan untuk kepentingan raja dan anggota keluarganya, para pembesar, para kepala dan pegawai, namun merupakan pekerjaan untuk kepentingan pembuatan pemeliharaan jalan, dan juga jembatan, dan tidak umum seperti jalan lain sebagainya.
    Dalam hukum perburuhan dikenal dengan adanya Panca Krida hukum perburuhan yang merupakan perjuangan yang harus dicapai yakni:
    1. Membebaskan manusia Indonesia perbudakan, perhambaan
    2. Pembebasan manusia Indonesia dari Rodi atau kerja paksa
    3. Pembebasan buruh atau pekerja Indonesia dari poenal sanksi
    4. Pembebasan buruh atau pekerja Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan
    5. Memberikan posisi yang seimbang antara buruh atau pekerja dan pengusaha
    Landasan normatif intervensi pemerintah dalam bidang perburuhan atau Ketenagakerjaan UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan pasal 27 ayat 2 hal ini dipertegas kembali dalam amandemen kedua bab XA Tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 a sampai 28 J pasal 28d mengamanatkan bahwa Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebelumnya pemerintah telah menetapkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau HAM pasal 38 ayat 2 menyebutkan Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atau syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil

  27. wahyu efso says:

    Nama : wahyu efso
    Npm : 18211322

    Kesimpulan pembahasan hari ini

    Sejarah hukum perburuhan Hukum perburuhan pertama kali di Eropa dengan adanya penemuan mesin uap di Inggris pada tahun 1950. pada Revolusi Prancis pada tahun
    1795 menjadi simbol baru pada masyarakat modern. Setiap warga negara dan kebebasan
    berdagang, Revolusi industri munculnya zaman mekanisasi yang tidak dikenal, Pada tahun 1990, beberapa negara eropa memodernisasi legislasi yang sebelumnya dilandasi konsep-konsep dari hukum Romawi Pada tahun 1919 dibentuknya The International Labour Organization (ILO) yang menaungin kepentingan buruh di dunia.

    Di Indonesia dalam literatur hukum perburuhan diawali dengan masa yang suram, yaitu:
    1. Zaman Perbudakan
    Melakukan pekerjaan dibawah naungan orang lain,
    2. Rodi (kerja paksa).

  28. Türk evli çift sesli aşkım acıdı sikiş porno vıdeolarını
    ücretsiz izle. türk evli çift sesli aşkım acıdı sikiş sikiş filmleri oYoH ile
    izlenir, kesintisiz seks merkezi. OY KATEGORİLER VIDEO ARA.
    Türk Evli Çift Sesli Aşkım Acıdı Sikiş porno izle.
    4:36.

  29. What’s up it’s me, I am also visiting this web site regularly, this site is genuinely nice
    and the visitors are actually sharing pleasant thoughts.

  30. high paying affiliate programs for natural supplements
    best affiliate programs for health bloggers
    How to choose the best supplements affiliate program
    work from home jobs for extra income

  31. made sera wirantika says:

    Nama Made Sera Wirantika
    NPM : 21211044
    Kesimpulan :
    Sejarah Hukum Perburuhan
    Hukum perburuhan pertama kali muncul sebagai reaksi atas perubahan perubahan yang dimunculkan revolusi industri yakni adanya penemuan mesin tenaga uap di Inggris sekitar tahun 1750.
    Negara hukum klasik, Di Indonesia riwayat hubungan perburuhan di awali dengan:
    1.Perbudakan
    Perbudakan adalah suatu peristiwa di mana seseorang disebut budak, melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain.
    2. Pekerja rodi
    Pada kerajaan kerajaan di Jawa, rodi dilakukan untuk kepentingan raja dan anggota keluarganya, para pembesar, para kepala, dan pegawai namun tidak melupakan pekerjaan untuk kepentingan umum seperti pembuatan, jalan pemeliharaan, dan juga jembatan dan lain sebagainya.
    3.Peonalesanctie

    Tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil karena peraturan perundang undangan, perubahan perguruan memberikan hak bagi buruh atau pekerja sebagai manusia yang utuh karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatan nya kesehatannya dan upah yang layak.

  32. Inzhid Vatava Umrusosu says:

    Nama : Inzhid Vatava Umrusosu
    NPM : 21211198
    Mata Kuliah : Hukum Tenaga Kerja
    Hari : Rabu
    Jam : 12.30 – 14.10
    Kesimpulan :
    Pasca reformasi, hukum perburuhan mengalami perubahan luar biasa, baik secara regulatif, politik maupun idiologis bahkan ekonomi global. Prose industrialisasi sebagai bagian dari gerak historis ekonomi politik suatu bangsa dalam perkembangannya mulai menuai momentum. Sebagai peredam konflik, tentu ia tidak bisa diharapkan maksimal. Faktanya berbagai hak normatif perburuhan yang mestinya tidak perlu lagi jadi perdebatan, namun kenyataannya undang undang memberi peluang besar untuk memperselisihkan hak hak normatif tersebut. Memang undang undang perburuhan juga mengatur aturan pidananya namun hal tersebut masih dirasa sulit oleh penegak hukumnya.

  33. I Nyoman Octaria Andi Saputra says:

    Nama : I Nyoman Octaria Andi Saputra
    Npm. : 21211176
    Tugas : Sejarah Hukum Perburuhan
    Kesimpulan:
    Hukum Perburuhan pertamakali di Eropa dengan adanya penemuan mesin uap di inggris Pada Tahun 1950 pada Revolusi Prancis pada Tahun 1795 menjadi simbol baru pada masyarakat modern. Setiap warga negara dan kebebasan berdagang, Revolusi industri munculnya zaman mekanisasi yang tidak dikenal, pada Tahun 1990 beberapa negara eropa memodernisasi legislasi yang sebelumnya dilandasi konsep-konsep dari hukum Romawi sehingga pada Tahun 1919 dibentuknya the international labour organization (ILO) termasuk di Indonesia yaitu Hukum Pancakrida dan UU Ketenagakerjaan yang melindungi ketenagakerjaan. Prinsip yang diperkenalkan yaitu bahwa buruh adalah pihak yang lebih lemah dan sebab itu memerlukan perlindungan hukum.
    – Di Indonesian, riwayat hubungan perburuhan diawali dengan :
    1. Zaman pembayaran
    2. Rodi
    3. Ponale sanksi.

  34. Hello there! This is kind of off topic but I need some help from an established
    blog. Is it tough to set up your own blog?
    I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
    I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start.
    Do you have any points or suggestions? With thanks

  35. nimabi says:

    Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks. nimabi

  36. Yjibzs says:

    allergy over the counter drugs best nighttime medicine for allergies best cold medicine without antihistamine

  37. Xozhwv says:

    order deltasone 40mg prednisone online buy

  38. Yxwyls says:

    heartburn treatment over the counter trimethoprim pill

  39. Lrvrii says:

    most common medication prescribed acne purchase isotretinoin sale dermatologist recommended acne products

  40. Oxjags says:

    does benadryl make you sweat order loratadine 10mg generic exact allergy pills

  41. Rmjkio says:

    acid reflux medications prescription list avapro 300mg canada

  42. Vklnya says:

    accutane 10mg ca accutane 10mg generic order accutane 10mg pills

  43. Sspxds says:

    prescription sleeping pills online phenergan 10mg price

  44. Tgiwla says:

    amoxil 500mg us amoxicillin 250mg brand amoxicillin 250mg cost

  45. Mqzkyg says:

    order zithromax 250mg sale buy azithromycin no prescription buy generic azithromycin 500mg

  46. Dtyhvi says:

    gabapentin 100mg canada cheap gabapentin 800mg

  47. Zvtuse says:

    azipro oral azipro 500mg pills azipro 250mg oral

  48. Dgtton says:

    omnacortil 40mg for sale prednisolone medication prednisolone 20mg cheap

  49. Kfqkmb says:

    order amoxil generic cheap amoxil amoxil online order

  50. Omtlru says:

    purchase doxycycline pill order generic doxycycline

  51. Wboxiz says:

    purchase albuterol generic generic ventolin how to get ventolin without a prescription

  52. Jpyigg says:

    buy levoxyl online cheap order synthroid 75mcg brand levothroid

  53. Czmjmn says:

    buy levitra pills for sale levitra 20mg canada

  54. Xvxtym says:

    order clomiphene 100mg online clomid 50mg generic generic clomid

  55. Eclzpe says:

    brand tizanidine 2mg buy zanaflex generic zanaflex pills

  56. Xlumzl says:

    semaglutide 14mg uk purchase semaglutide generic rybelsus cheap

  57. Dylvzt says:

    deltasone over the counter buy deltasone 10mg online buy prednisone 10mg for sale

  58. Nbegpl says:

    semaglutide 14mg uk semaglutide 14 mg price order rybelsus 14 mg generic

  59. Baivve says:

    buy generic isotretinoin 20mg buy isotretinoin 20mg pill accutane online

  60. Giyqcb says:

    order amoxil pill buy amoxicillin 250mg order amoxil 500mg online

  61. Nwpoer says:

    buy generic albuterol online purchase albuterol inhalator generic brand albuterol inhalator

  62. Qxdfik says:

    buy azithromycin generic buy azithromycin 250mg sale generic zithromax

  63. Qsrtcw says:

    cheap augmentin 375mg amoxiclav medication how to get clavulanate without a prescription

  64. Hxjqwp says:

    buy prednisolone cheap buy omnacortil 10mg order prednisolone 5mg pill

  65. Mgubue says:

    buy levothyroxine generic levothyroxine pill order synthroid 100mcg for sale

  66. Cbhoga says:

    order gabapentin 600mg pill gabapentin drug neurontin 100mg sale

  67. Zshvxr says:

    clomid 50mg uk brand clomiphene purchase serophene generic

  68. Zcezxw says:

    buy lasix online furosemide 40mg ca furosemide 40mg cheap

  69. Jqgfrq says:

    generic viagra 100mg purchase viagra online cheap buy viagra sale

  70. Ooexge says:

    purchase monodox for sale cheap doxycycline buy vibra-tabs pill

  71. Vzancd says:

    real online gambling casino arizona online blackjack casino

  72. Rbwwow says:

    semaglutide price order rybelsus 14 mg buy generic rybelsus 14 mg

  73. Eewjeo says:

    pregabalin usa buy pregabalin without a prescription buy generic lyrica 75mg

  74. Pemkxg says:

    buy vardenafil 20mg sale buy vardenafil generic buy vardenafil 10mg generic

  75. Lhbwpa says:

    triamcinolone 4mg pill buy triamcinolone online cheap aristocort for sale online

  76. Xhndzd says:

    hydroxychloroquine 400mg drug buy plaquenil 400mg without prescription order plaquenil 200mg pills

  77. Iuvsru says:

    purchase clarinex buy desloratadine 5mg pills desloratadine oral

  78. Goikzc says:

    buy cialis 5mg online cheap cialis pills 5mg discount cialis

  79. Bgebmp says:

    order loratadine 10mg generic loratadine 10mg canada claritin pill

  80. Gbdgpb says:

    cenforce without prescription cenforce 100mg cost buy cenforce

  81. Kvgjtj says:

    generic priligy 30mg order priligy 60mg online cheap misoprostol without prescription

  82. Tuopwz says:

    chloroquine 250mg cost chloroquine drug oral chloroquine

  83. Dpsaoo says:

    buy orlistat generic purchase orlistat pill order diltiazem 180mg pills

  84. Wnygcx says:

    glycomet drug buy glucophage without prescription buy glycomet paypal

  85. Wvkhye says:

    order zovirax 800mg buy acyclovir 400mg pills allopurinol where to buy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *